Analis ekonomi dari FINE Institute, Kusfiardi menilai, rencana redenominasi rupiah tanpa kerangka strategis yang matang memiliki risiko untuk gagal. Perdebatan publik mengenai rencana redenominasi rupiah perlu ditempatkan dalam kerangka strategis.
Artinya, jangan sampai sebatas perubahan kosmetik menghapus tiga nol. Sebab, Ardi melihat, diskursus publik sering terjebak aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.
“Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu menghapus tiga nol, tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya,” kata Ardi, dikutip Rabu (26/11/2025).
Ardi mengingatkan, pengalaman internasional menunjukkan pola yang konsisten. Yakni, redenominasi hanya sukses bila jadi bagian dari paket reformasi komprehensif yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, dan efisiensi sistem transaksi.
“Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia jadi bagian dari reform package menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi,” kata Ardi.
Ardi merujuk studi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, redenominasi efektif hanya bila dilakukan di tengah stabilitas harga kuat dan kedisiplinan fiskal kredibel. Turki dan Polandia menghimpun keberhasilan setelah membenahi disiplin makor dan reformasi lembaga serta memperkuat kapasitas bank sentralnya.
Ia turut menjelaskan bahwa literatur mengenai credibility of central banks, salah satunya dibahas oleh Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St Louis Review. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat krusial agar perubahan angka nominal tidak dipersepsikan sebagai sinyal ketidakstabilan atau krisis.
Studi kasus Ghana dan Meksiko, serta laporan sistem pembayaran dari Bank BIS-CPMI memperlihatkan bahwa kapasitas transisi sering jadi faktor pembeda redenominasi yang berjalan mulus dan yang memicu disrupsi harga. Mulai kesiapan infrastruktur teknologi informasi, integrasi digital, hingga koordinasi pelaku ritel.
“Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan,” ujar Ardi.
Perilaku merupakan elemen penting yang sering luput dari perdebatan publik. Jika mengacu pada studi ECB mengenai transisi euro, terdapat risiko seperti rounding effect, persepsi inflasi, hingga bias psikologis masyarakat yang dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berbasis data.
“Kajian ECB tentang euro mengingatkan bahwa risiko perilaku, seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis, dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten,” kata Ardi.
Ardi menyampaikan, seluruh rujukan tersebut membentuk pola yang jelas redenominasi hanya memberikan nilai ekonomi bila dijalankan berdasarkan fondasi strategis yang kuat. Artinya, jika dilakukan bukan karena motif administratif atau simbolik.
“Seluruh rujukan ini membentuk satu pola bahwa redenominasi hanya menghasilkan nilai ekonomi ketika fondasi strategisnya kuat,” ujar Ardi. (Antara/WS05)
