Pemerintah China Pecat 9 Petinggi Militer karena Lakukan Korupsi

Bendera Republik Rakyat China (RRC) yang berkibar di Kedutaan Besar China untuk Indonesia. Foto: Istimewa
Bendera Republik Rakyat China (RRC) yang berkibar di Kedutaan Besar China untuk Indonesia. Foto: Istimewa

Pemerintah China mengumumkan pemecatan terhadap sembilan petinggi militer karena melakukan tindak pidana korupsi. Mereka berasal dari anggota Politbiro, dari keanggotaan Partai Komunis China (PKC) maupun Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

“Berdasarkan peraturan dan hukum partai terkait, Komite Pusat Partai memutuskan untuk memberikan hukuman pencabutan keanggotaan partai kepada kesembilan orang tersebut,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, Minggu (19/10/2025).

Sebelumnya, Komisi Militer Pusat memutuskan hukuman pencabutan keanggotaan militer ke mereka. Salah satunya jenderal dengan pangkat tertinggi kedua di China yaitu He Weidong yang juga anggota Politbiro Pusat dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat.

Ada juga Laksamana Angkatan Laut Miao Hua yaitu anggota Komisi Militer Pusat dan mantan Kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat. Sedangkan, tujuh orang lain adalah He Hongjun, mantan Wakil Kepala Departemen Politik Komisi Militer Pusat.

Lalu, ada Wang Xiubin yang merupakan mantan Wakil Direktur Eksekutif Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat. Lin Xiangyang, mantan Komandan Komando PLA Teater Timur dan Qin Shutong, merupakan mantan Komisaris Politik Angkatan Darat.

Kemudian, Yuan Huazhi, mantan Komisaris Politik Angkatan Laut, Wang Houbin mantan Komandan Angkatan Roket, dan Wang Chunning, mantan Komandan Polisi Bersenjata. Hasil investigasi menyatakan 9 orang itu secara serius melanggar disiplin partai.

“Diduga terlibat dalam kejahatan jabatan serius dengan jumlah yang sangat besar, sifat yang sangat serius dan berdampak sangat buruk,” ujar Zhang.

Zhang menyampaikan, pencopotan itu bentuk keteguhan tekad Komite Pusat Partai dan Komisi Militer Pusat untuk melawan korupsi sampai akhir. Serta, menegaskan sikap jelas bahwa tidak ada tempat bagi para koruptor untuk bersembunyi di dalam militer.

“Ini merupakan hasil dalam perjuangan melawan korupsi partai dan militer, membuat tentara rakyat semakin murni dan kokoh, serta memiliki kesatuan dan daya tempur yang lebih kuat,” kata Zhang.

Pemecatan Jenderal He Weidong yang pertama seorang komandan yang sedang menjabat di Komisi Militer Pusat sejak Revolusi Kebudayaan 1966-1976. Dia tidak pernah terlibat di depan publik sejak Maret 2025 dan penyelidikan tidak diungkapkan otoritas China.

Pemecatan He yang berusia 68 tahun memiliki dampak ke luar militer karena ia juga menjabat di Politbiro yang beranggotakan 25 orang. Politbiro sendiri merupakan lembaga inti Partai Komunis China PKC yang menetapkan arah kebijakan nasional.

Beranggotakan elite partai yaitu 25 orang, termasuk Presiden Xi Jinping, yang jadi lembaga pengambil keputusan tertinggi kedua dalam struktur kekuasaan PKC. Di bawah Komite Tetap Politbiro dengan pemimpin utama Sekjen PKC yaitu Presiden Xi Jinping.

Sebagai salah satu dari dua wakil ketua Komisi Militer Pusat, He adalah komandan ketiga paling berkuasa di Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Bahkan, He dianggap sebagai rekan dekat Presiden Xi Jinping, panglima tertinggi di PLA.

Pengumuman pemecatan hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral PKC, badan elit partai yang berisi 200an pejabat senior akan mengadakan Sidang Pleno pada 20-23 Oktober 2025 di Beijing. Agenda itu untuk menentukan Rencana Lima Tahun China.

Keputusan lebih lanjut mengenai personil, seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Sentral, diperkirakan akan dilakukan pada pertemuan tersebut. (Antara/WS05)