Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti pejabat-pejabat negara yang kerap melakukan penghinaan atas intelektualitas publik lewat pernyataannya. Salah satunya kembali ditampilkan saat menerangkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan mantan presiden Joko Widodo yang berlangsung 2 jam di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara.
Hamid menilai, mungkin pejabat-pejabat merasa cerdik dan merasa cerdas berkelit semacam itu. Tapi, sikap seperti itu mungkin masih bisa diterima dan masih bisa dipertanggung jawabkan jika dilakukan 30-40 tahun lalu. Sedangkan, dunia terus berjalan maju, publik semakin pintar, dan sumber informasi semakin banyak.
“Mestinya para pejabat juga meningkatkan kecerdasannya, termasuk dalam soal memberi penjelasan publik, ini kan masih standar saja, normatif, tidak menjelaskan apa-apa. Singkatnya, tidak menjelaskan apa-apa. Padahal, itu selayaknya dijelaskan, sehingga apa-apa yang muncul kemudian spekulasi,” kata Hamid kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di YouTube Terus Terang Media, Jumat (10/10/2025).
Hamid menekankan, spekulasi jadi resiko dari ketertutupan dan ketidaktransparan pejabat-pejabat publik. Padahal, ia menekankan, ini merupakan pertemuan seorang Presiden yang sedang berkuasa dan mantan Presiden, seorang yang digantikannya. Sayang, pejabat-pejabat kita seperti sudah kebiasaan memberikan penjelasan remeh.
Bahkan, lanjut Hamid, sikap seperti itu tidak biasa dan tidak pernah terjadi di dunia. Kecuali, ia menekankan, jika kedatangan mantan presiden ke kediaman presiden yang sedang berkuasa itu dalam acara-acara kematian (takziah). Di AS saja, lumrah jika memang terjadi dalam suasana duka dan didatangi 4-5 presiden yang masih hidup.
“Walhasil, yang berkembang adalah rumor-rumor, gosip, tebak-tebakan, spekulasi,” ujar Hamid.
Meski begitu, ia merasa, dari sudut kepantasan kedatangan Jokowi yang merupakan mantan presiden ke kediaman Prabowo yang merupakan presiden berkuasa sudah tepat. Pasalnya, Hamid mengingatkan, yang selama ini terjadi terbalik dan tidak pantas dalam sudut etika kenegaraan dan tentu saja tidak melanggar dari sudut hukum.
Hamid mengaku jengkel melihat politisi yang sedikit-sedikit berdalih tindakannya tidak melanggar hukum. Seolah-olah seluruh hidupnya hanya diatur oleh hukum, sementara begitu banyak hal-hal dalam hidup yang tidak diatur hukum. Menurut Hamid, pejabat-pejabat publik seharusnya turut memiliki kemampuan mendeteksi kepantasan.
“Jadi, maksud saya pejabat itu kalau berargumentasi mesti lebih filosofis, lebih dalam, lebih cerdas ya. Nah, ini sekarang tidak ada yang melanggar hukum, tentu saja. Tapi, aneh sekali dan tidak pantas seorang presiden yang sedang menjabat, mengunjungi bekas presiden untuk keperluannya yang tidak jelas,” kata Hamid.
Hamid menduga, Presiden Prabowo mulai mendengar kritik-kritik yang disampaikan publik atas tindakannya kerap mengunjungi kediaman Jokowi. Apalagi, selain Prabowo, tindakan itu dilakukan pula menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan pembantu dari Presiden Prabowo, tapi malah menunjukkan kepatuhan kepada Jokowi.
Maka itu, Hamid berpendapat, dari segi kepantasan kedatangan Jokowi ke kediaman Prabowo sudah benar. Sayang, dalam pertemuan seorang mantan presiden dan presiden yang sedang berkuasa itu, penjelasan pejabat-pejabat masih tidak benar. Padahal, publik memiliki hak untuk tahu dan mereka memiliki kewajiban untuk menjelaskan.
“Karena publik punya hak untuk tahu, hak atas informasi karena ini bukan peristiwa biasa. Kalau Pak RT di kampung saya mengunjungi Pak RW mungkin tidak perlu tahu orang. Ini kan presiden yang sedang menjabat di tengah ada banyak sekali rumor, itu harus dijelaskan oleh juru bicara, jangan begini,” ujar Hamid. (WS05)
