Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengatakan, Presiden Prabowo sudah berulang kali diingatkan agar tidak lagi melakukan kompromi politik dengan pemerintahan lama Jokowi. Baik melalui menteri-menteri lama maupun relawan-relawan yang sebenarnya tidak siap secara mental.
Untuk menteri, misalnya, saat ini saja ada sekitar 17 orang mantan menteri di pemerintahan Jokowi yang masuk kembali ke pemerintahan Prabowo. Belum menghitung relawan-relawan Jokowi yang pada Pilpres tiba-tiba pindah haluan jadi relawan Prabowo di posisi Wakil Menteri, Utusan Khusus, atau Staf Khusus.
“Saya memberi nama terhadap kabinet ini Kabinet Terima Kasih, karena dia mengakomodasi orang yang turut menjadikan dia, tapi kan harus dilihat kapasitasnya. Mau membuat Zaken Kabinet seperti yang awal dijanjikan, tidak terjadi, jadi lebih kepada Kabinet Terima Kasih, kepada Noel juga terima kasih,” kata Ginting dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (27/08/2025).
Padahal, ia mengingatkan, relawan-relawan Jokowi seperti Immanuel Ebenezer, Grace Natalie, Budi Arie, atau Raja Juli Antoni dulu begitu kejam terhadap Prabowo. Bahkan, banyak pula dari mereka yang jejak digitalnya masih ada, menyampaikan komentar-komentar tidak etis, meminta Prabowo segera dipenjara.
“Sudah waktunya Presiden Prabowo tidak ada tawar-menawar lagi, sebelum 12 bulan pemerintahannya harus melakukan reshuffle kabinet, tidak perlu lagi mengganti posisi Wamen, misal Noel sudah terjerat, tidak perlu diganti, apa pentingnya banyak-banyak, kalau perlu disatukan kembali,” ujar Ginting.
Terkait Noel, Ginting menyampaikan, publik mulai melihat dan membandingkan apa yang membuat kasus Noel cepat diusut, tapi kasus korupsi di PUPR Sumatera Utara lama diusut. Terlebih, itu sudah melibatkan Kepala Dinas PUPR, Topang Ginting, yang merupakan tangan kanan Bobby Nasution, menantu Jokowi.
Bahkan, Ginting mengingatkan, dalam persidangan-persidangan yang sudah digelar disebut kalau dia merupakan Kepala dari Blok Medan dalam kasus korupsi nikel di Maluku Utara. Ia menekankan, KPK harus menjelaskan apa yang menunda pengusutan kasus tersebut dan menjawab kekhawatiran masyarakat.
“KPK harus jelaskan apakah memang dalam kasus ini Noel dikorbankan supaya perhatian publik ke Noel dan tidak lagi ke Bobby Nasution,” kata Ginting, yang meminta Menaker, Yassierli, turut diselidiki.
Tokoh Madura, Islah Bahrawi, setuju Menaker diperiksa karena sejak lama Kemenaker jadi sarang bandit. Islah turut mengkritisi Kabinet Merah Putih yang diisi mantan-mantan relawan tanpa dasar kemampuan. Sebab, pada akhirnya mereka melakukan semacam balas dendam terhadap kesengsaraan masa lalunya.
“Ketika orang-orang yang mereka dukung menang, mereka mendapat semacam kompensasi jabatan, sehingga dia larut dalam euphoria dan pada akhirnya lupa diri. Soal Noel ini saya kira ini juga kan politik akomodasi, jadi terlalu banyak ini, terlalu gendut ini kabinet, sehingga sepertinya Presiden Prabowo kesulitan mengontrol satu-satu tindak tanduk kabinetnya, Wamen sampai Stafsus,” ujar Islah. (WS05)
