Sri Mulyani Sebut Pemanfaatan Pajak Seperti Wakaf dan Zakat

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025, Rabu (13/05/2025).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025, Rabu (13/05/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemanfaatan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki konsep yang serupa dengan wakaf dan zakat. Ia menekankan, dalam setiap rezeki kita ada hak yang merupakan milik orang lain.

“Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf dan ada yang melalui pajak. Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025, Rabu (13/05/2025).

Sebagai contoh, ada 10 juta keluarga tidak mampu yang menerima manfaat perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, ada bantuan sosial sembako yang diterima 18,2 juta penerima dan Pemerintah turut menggelontorkan bantuan permodalan untuk UMKM.

“Jadi, itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” ujar Sri.

Selain itu, ada pelayanan kesehatan gratis, pembangunan akses-akses layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga RS di daerah-daerah yang sekarang ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu susah payah mengakses layanan kesehatan di kota besar.

“Takdir mengenai kematian kita tidak pernah tahu. Tapi, ikhtiar untuk memperbaiki masyarakat mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita,” kata Sri.

Selain itu, Sri menyoroti program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut Sri, banyak siswa-siswi Sekolah Rakyat, yang orang tuanya berasal dari kalangan pemulung atau pekerja dengan pendapatan harian.

APBN turut dikelola untuk mendukung sektor pertanian dan energi. Sri Mulyani menyinggung pula pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatan dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan.

“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi, itu adalah ekonomi syariah,” ujar Sri. (Antara/WS05)