Pemerhati hukum, Kurnia Ramadhana mengatakan, hampir dalam semua pidato Presiden Prabowo selalu menggembar-gemborkankorupsi dan kebocoran anggaran yang harus diusut. Sayangnya, publik selama ini masih belum melihat keseriusan Presiden Prabowo sendiri dalam mewujudkan pidato-pidato tersebut.
Maka itu, ia berpendapat, pengusutan secara tuntas kasus minyak mentah di Pertamina memberikan satu lagi kesempatan emas bagi Prabowo membuktikan komitmen-komitmen yang dipidatokan. Terlebih, kasus ini begitu memukul kepercayaan masyarakat luas, baik kelas menengah bawah sampai menengah ke atas.
“Nah, ini yang menjadi titik penting bagi Pak Prabowo, kesempatan untuk menyelaraskan ucapan dengan tindakan itu terbuka lebar,” kata Kurnia dalam Sate Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (05/03/2025).
Ia mengingatkan, hari ini seluruh aparatur penegakan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengusut perkara korupsi semuanya berada di bawah rumpun eksekutif. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara faktual sudah tidak lagi menjadi lembaga independen.
“Jadi, atasan Jaksa Agung, atasan Kapolri, atasan Ketua KPK adalah Presiden, yang mana itu Pak Prabowo Subianto. Jadi, sebenarnya, kalau kita lihat saja misalnya, tiga bulan ke depan tidak ada pengembangan dari 9 pelaku ini, masyarakat akan berprasangka buruk, oh berarti omon-omon selama ini,” ujar Kurnia.
Kurnia menyebut, Pertamina merupakan BUMN yang sangat profit dan dilihat oleh masyarakat triliunan. Ia mengingatkan, pengusutan yang tidak tuntas atas kasus korupsi Pertamina bisa berdampak ke Danantara yang baru saja diresmikan dan akan mengelola puluhan ribu triliun, membuat orang berprasangka buruk.
“Oh, Pertamina saja segini, disuruh mengurusi yang lebih besar, apakah itu akan mengulangi praktek yang sama, ini penting bagi Pak Prabowo untuk memastikan kepada Jaksa Agung harus penegakan hukumnya obyektif, independen dan menindak seluruh pelaku, harus ada jaminan politik,” kata eks peneliti ICW itu.
Pegiat media sosial, Mazdjo Pray mengingatkan, jangan sampai ada pembiaran atas kepercayaan dan uang rakyat yang dipermainkan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Sebab, jika tindakan-tindakan itu dibiarkan, maka alam yang akan berbicara dengan caranya sendiri. Contohnya, demo mahasiswa 1998 lalu.
Maka itu, ia menyarankan, kalau ada sumber-sumber yang bisa membuat kerja Kejaksaan Agung jauh lebih optimal seperti yang disampaikan Komisaris Pertamina, Basuki Tjajaha Purnama, seharusnya ditelusuri. Mazdjo berharap, data-data berharga seperti itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa tindak lanjut.
“Kalau ada sumber-sumber yang bisa membuat kerja kejaksaan ini jauh lebih optimal seperti kalimat-kalimat Pak Ahok itu tidak ditelusuri, tidak dijadikan ini berharga banget, maka saya melihat ini hanya main-main saja, kalau kata Pak Prabowo hanya omon-omon,” ujar Mazdjo.
Mazdjo mengaku masih memiliki harapan yang besar kepada Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Terutama, Mazdjo menambahkan, agar tidak memberikan celah sedikit pun uang rakyat yang seharusnya diperuntukkan kesejahteraan rakyat, malah digunakan untuk keuntungan 1, 2, 3 orang.
“Entah orang siapapun, entah tinggal di Jakarta atau di Solo, kita tidak tahu, jangan sampai, ini pesan kita ini, doa rakyat yang terzolimi itu manjur, manjur,” kata Mazdjo. (*)
