Peneliti komunikasi politik, Kunto Ari Wibowo mengatakan, buruknya komunikasi politik yang sejauh ini ditampilkan pejabat-pejabat publik dalam menyampaikan kebijakan sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Terlebih, jika melihat orientasi dari sosok-sosok yang mengisi Kabinet Merah Putih.
“Karena, pejabat-pejabatnya sendiri ketika menjadi menteri lebih orientasinya panggung, panggung politik, panggung komunikasi, sehingga ya layaknya badut di panggung, mereka akan membuat atraksi,” kata Kunto dalam program Poker di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (12/02/2025).
Tapi, Kunto merasa, salah satu yang malah mengagetkan sebenarnya reaksi dari Presiden Prabowo yang akhir-akhir ini kerap menyampaikan kemarahan terhadap orang-orang yang dinilai tidak sejalan. Padahal, Presiden Prabowo sendiri yang memilih mereka untuk membantunya, menjalankan tugas-tugas darinya.
“Ketika si sutradara marah ketika adegannya jelek, karena tiba-tiba improvisasi atau atraksi yang di luar skrip, kita jadi, ngapain marah,” ujar akademisi dari Universitas Padjajaran (Unpad) tersebut.
Terbaru, dalam Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Presiden Prabowo menyampaikan kemarahan terhadap orang-orang dalam birokrasi yang disebut melawan kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan, Presiden Prabowo tidak ragu menggunakan sebutan ‘raja kecil’ kepada sosok-sosok yang dimaksudnya.
Soal kemarahan, Kunto menekankan, kita harus melihat konteks dan konteks yang paling tepat tidak lain kepribadian Presiden Prabowo sendiri. Sebab, ia mengingatkan, Presiden Prabowo kadang-kadang seperti tidak terkendali atau bersifat impulsif, tiba-tiba bisa menyampaikan sesuatu sekalipun tidak ada apa-apa.
Jadi, ia melihat, ketika Presiden Prabowo menggunakan kata-kata seperti ‘dablek’ dalam pidatonya untuk menyampaikan kemarahannya itu sudah cukup menggembarkan situasi dirinya sudah di titik emosional. Namun, lagi-lagi, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika melihat sejarah awal pembentukan kabinet.
“Dengan kabinet yang sangat gemuk, dengan kombinasi menteri dan wamen yang kayaknya memang tidak akan akur, orang waktu jadi satu kementerian saja koordinasinya susah, apalagi dipecah tiga kementerian, kan lebih tidak mungkin lagi berkomunikasi. Jadi, menurut saya kita sudah tidak perlu kaget,” kata Kunto.
Kunto turut menyoroti perilaku pejabat-pejabat publik yang belakangan tidak ragu mengeluarkan lalu menarik sebuah kebijakan. Bahkan, Presiden Prabowo sendiri sudah melakukan setidaknya dua kali menganulir kebijakan yang sebelumnya sudah disosialisasikan yaitu PPN 12 persen dan LPG 3 kilogram.
Terkait itu, Kunto mengaku memang sedang mengumpulkan data-data tentang viral base policy, yang ternyata sudah mulai dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada era Jokowi, khususnya di periode kedua, setidaknya ada 30an kebijakan-kebijakan yang sengaja dilemparkan lalu jadi kontroversi.
Nantinya, jika kebijakan itu mendapat banyak penolakan Jokowi akan ke luar sebagai pahlawan untuk menganulir kebijakan tersebut, sama seperti yang dilakukan Prabowo. Kunto menyayangkan, pejabat-pejabat kita kini menggunakan metode seperti itu, mengedepankan populis untuk membuat kebijakan.
“Jadi, policy tidak dieksperimenkan di laboratorium atau dalam pilot pilot project yang terkontrol, tapi dilepas, menjadi isu publik, menjadi kontroversi publik yang kemudian kalau jelek responnya dari publik Jokowi jadi hero, kalau bagus responnya atau public diam saja ya jadi hero juga, policy jalan terus,” ujar Kunto. (*)
