Dalam rentang waktu yang cukup singkat, 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masyarakat sudah disajikan rentetan carut-marut komunikasi publik. Intelektual, Hamid Basyaib menilai, pejabat-pejabat hari ini tampaknya harus belajar lagi, setidaknya dari era Presiden Soeharto.
Salah satunya dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Moerdiono, yang setiap kali memberikan keterangan pers seperti orang baru belajar bicara karena sangat pelan dan satu demi satu Jauh setelah pensiun, Moerdiono yang ternyata bicaranya normal mengungkapkan alasan di balik sikapnya tersebut.
“Jauh setelah dia pensiun saya ketemu, ketika ngobrol-ngobrol dia bilang, eh you lihat saya gagap tidak, tidak gagap kan, saya ngomong, ngomong saya normal kan. Tuh begitu, Anda tidak tahu saya dulu waktu jadi Mensesneg kalau bikin keterangan saya harus hati-hati betul, salah sedikit digantung sama Pak Harto,” kata Hamid dalam program Poker di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (12/02/2025).
Kondisi itu memang cukup berbeda dengan pejabat-pejabat hari ini. Sepanjang 2025 saja, sudah banyak kado awal tahun berupa pernyataan-pernyataan yang mengejutkan sekaligus membingungkan publik. Bahkan, ada kebijakan-kebijakan yang sudah disosialisasikan pada akhirnya dianulir seperti PPN dan LPG.
Bagi Hamid, Moerdiono sudah menunjukkan betapa dia lebih tahan dirinya dianggap sebagai orang yang bodoh di mata publik daripada salah bicara. Hal ini dilakukan karena dia memahami apa yang disampaikan itu urusan kebangsaan dan kenegaraan yang dampaknya bisa begitu besar saat ada sedikit saja kesalahan.
“Maksud saya, lihat bagaimana di masa itu orang sangat hati-hati karena menyadari dampaknya besarnya, kalau you salah ngomong 0,1 persen saja soal pertumbuhan, soal apa, ini kan dampaknya ke mana-mana,” ujar Hamid.
Hamid melihat, kondisi itu sebenarnya sudah dapat diprediksi dari begitu gemuknya Kabinet Merah Putih yang membuat satu isu saja bisa dikeroyok oleh 3-4 institusi. Misalnya, isu kemiskinan mengingat hari ini diberikan amanah tidak hanya kepada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk mengatasinya.
Ada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki divisi khusus untuk persoalan iut. Lalu, ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Itupun belum menyebut Kementerian Sosial yang pasti menangani persoalan ini.
“Jadi, satu isu ini mau dikeroyok berapa institusi, lalu siapa yang berwenang memberi keterangan, ruwet,” kata jurnalis dan penulis senior tersebut.
Maka itu, Hamid menyarankan, orang-orang yang hari ini mendapatkan amanah sebagai utusan-utusan, menteri-menteri, atau wamen-wamen untuk belajar lagi soal komunikasi publik. Bagi Hamid, di era Pak Harto selain Moerdiono ada pula sosok Menteri Penerangan, Harmoko, yang dapat dijadikan contoh.
“Saya kira sekarang perlu lagi nih orang-orang yang menjabat sekarang melihat, menengok lagi di masa Orde Baru, Orde Baru itu banyak masalah tapi tidak semuanya jelek. Dalam hal ini misalnya hati-hati sekali dia, Pak Harmoko kalau kasih keterangan juga nyebelin, tapi benar terus, yang penting kan benar, akurat,” ujar Hamid. (*)
