Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan, Polri memang sudah harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Apalagi, ia menilai, pidato Presiden Prabowo di Rapim TNI-Polri mengindikasikan dia memiliki catatan, dan semestinya memiiki rencana soal apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menata Polri.
“Saya yakin presiden itu, satu saya melihat pribadi Pak Prabowo yang saya kenal, dia itu cerdas, bacaan banyak, ahli strategi, sehingga dia pasti tahu tentang masalah ini. Kedua, untuk melengkapi itu presiden punya semua instrumen yang diperlukan untuk tahu dan punya kekuasaan untuk melakukan apapun untuk menertibkan, kalau dia tidak merasa tersandera oleh sesuatu,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (04/02/2025).
Maka itu, ia merasa, masyarakat masih bisa berharap kepada Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada Polri dalam rentang waktu yang tersedia. Setidaknya, Mahfud menyebut, Polri akan membaik jika sampai April ada perbaikan demi perbaikan yang dilakukan langsung Presiden Prabowo.
Mahfud turut mengungkapkan alasan pentingnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara langsung. Hal itu dikarenakan ada psiko-hierarki yang selama ini sebenarnya menentukan seperti apa Polri, sehingga dibutuhkan orang yang berada dalam hierarki tinggi dan Presiden RI merupakan pucuk pimpinan tertinggi.
“Mengevaluasi pimpinan Polri karena begini, psiko-hierarkisnya begini, kalau coba Anda lihat orang demo di suatu tempat, polisinya diam meskipun dimaki-maki oleh rakyat, ya itu karena arahan pimpinan, kamu jangan melawan loh. Tapi, suatu saat polisi ngamuk, itu karena atasannya juga,” ujar Mahfud.
Pun ketika polisi tidak menindak sesuatu kadang kala atas perintah atasan. Misalnya, ada bawahan yang melakukan sesuatu padahal atasannya sudah punya deal dengan seseorang, bawahan itu bisa dengan mudah dicoret. Karenanya, Mahfud menyarankan, evaluasi dilakukan kepada pimpinan secara berjenjang.
Pertama, dia yang menjadi kapolsek-kapolsek itu harus orang yang benar-benar bagus, tidak boleh punya kolusi, dan tidak boleh punya cacat moral. Kemudian, di atas kapolsek ada kapolres yang harus diisi orang yang benar-benar bagus karena kapolsek-kapolsek itu tidak berani apa-apa kalau kapolresnya bermain gila.
“Tidak ada cerita kapolsek tidak tunduk pada kapolres. Misalnya, kapolres yuruh tanda tangani sesuatu, ini sudah benar, lurah ini, kamu tanda tangan, kamu jangan usil, itu kapolres. Di atas kapolres, kapolda harus bersih, karena banyak juga jadi masalah kapoldanya kadang kala tidak jelas sikapnya terhadap kejahatan,” kata Mahfud.
Nantinya, lanjut Mahfud, di atas kapolda tentu ada eselon-eselon 1 seperti kabareskrim, kabaintelkam, kabaharkam, dan lain-lain. Setelah itu, baru di atas semuanya ada kapolri karena tidak mungkin kaba-kaba itu melakukan sesuatu kalau kapolri tidak suka, atau tidak melakukan kalau kapolrinya menginginkan.
“Itu hirarkinya, oleh sebab itu cara menanganinya pimpinan-pimpinan itu harus dibenarkan, dibereskan,” ujar Mahfud.
Mahfud menyarankan Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari kapolri, kemudian mengevaluasi kaba-kaba, lalu kepada kapolda-kapolda, kapolres-kapolres, sampai ke kapolsek-kapolsek secara disiplin. Sebab, ia menegaskan, bawahan tidak akan berani melakukan tanpa perintah atasan.
“Menjadi sangat jelas, hierarki ini harus jelas, mulai dari tingkat atas dan menurut saya presiden tahu ini, presiden sangat tahu karena beliau, di samping dirinya secara pribadi cerdas, ahli strategi, dia punya juga semua instrumen untuk memberi tahu kepada dia tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebaiknya,” kata Mahfud. (*)
