Pakar hukum tata negara, Mahfud MD berpendapat, polisi belakangan memang sering tidak profesional saat menangani kasus-kasus tertentu. Antara lain menyangkut permasalahan yang besar seperti korupsi, uang, penjarahan sumber daya alam, pertambangan, dan terkait pembesar-pembesar atau konglomerat.
Tapi, Mahfud merasa, kita harus jujur kalau bicara polisi sebagai sebuah institusi secara umum dan untuk kriminal-kriminal biasa sebenarnya kinerja polisi sudah cukup baik selama ini. Maka itu, ia menekankan, polisi harus dijaga, dipelihara, dan jangan dipojokkan sebagai alat karena keberadaannya dibutuhkan.
“Sebagai institusi, polisi itu sangat diperlukan. Jangan, banyak nih di medsos, sudahlah kita tidak perlu polisi, bubarkan saja itu polisi, biar rakyat cari keamanan sendiri-sendiri. Tidak bisa, polisi itu harus kita jaga, harus kita pelihara,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (04/02/2025).
Mahfud mengandaikan pentingnya keberadaan polisi seperti dalil dari Ibnu Taimiyah ketika bicara tentang negara dan pemimpin. Dalil itu menyebut, walaupun 60 tahun kamu dipimpin oleh orang yang bodoh dan agak jahat, kondisi itu akan jauh lebih baik daripada satu malam saja saat kamu tidak memiliki pemimpin.
“Saya ibaratkan, 60 tahun kamu punya polisi yang bebal seperti sekarang di Indonesia itu jauh lebih baik daripada polisi tidak ada,” ujar Mahfud.
Terlebih, ia menerangkan, banyak contoh yang dapat dijadikan pelajaran tentang kepolisian di dunia. Misalnya, saat polisi melakukan mogok kerja satu hari lantaran tuntutan kenaikan gaji yang tidak dipenuhi di Brazil. Hal itu menimbulkan penjarahan, pembunuhan, dan baru berhenti usai pengaktifan kembali.
Tapi, Mahfud menjelaskan, ada pula tindakan pemerintah Georgia yang memecat 30.000 polisi sekaligus karena begitu jengkel kepada polisi yang suka memeras, menjadi beking pemilik modal, dan lain-lain. Usai pemecatan, semua berjalan biasa, lancar, bahkan pemerintahnya mendapat pujian karena keberaniannya.
Bagi Mahfud, Indonesia seharusnya bisa mengambil jalan tengah dari langkah yang diambil pemerintah Brazil dan Georgia tersebut karena dampak masing-masing kebijakan sudah bisa dipelajari. Terlebih, ia menekankan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah negara yang salah satu filosofinya prismatik.
“Pancasila itu salah satu filosofinya prismatik, mencari jalan tengah, misalnya antara liberalisme dan komunisme. Indonesia, Pancasila itu tidak menganut liberal, tidak menganut komunisme, tapi Pancasila ketemu di tengah, ada liberalnya kebebasan, ada komunismenya sikap sosialnya,” kata Mahfud.
Mahfud meyakini, kita pasti bisa mengambil jalan tengah dari langkah-langkah ekstrim yang diambil baik oleh Brazil ataupun oleh Georgia. Ia merasa, itu perlu menjadi pertimbangan untuk dapat melihat situasi sekarang karena Mahfud melihat polisi itu baik-baik atau setidaknya bisa dikatakan lebih banyak yang baik.
Selain itu, Mahfud turut memberikan pandangan tentang angka 65 persen untuk Polri dalam survei Litbang Kompas, dan jadi yang terendah antara aparat penegak hukum. Menurut Mahfud, itu berarti warga sudah mendapat rasa aman, tapi masih banyak pekerjaan umum untuk kasus-kasus yang menyangkut pembesar.
“Zaman saya pernah 87 persen, waktu saya di Polhukam. Sejak zaman Sambo itu lalu turun, lalu mulai naik lagi, naik lagi, sekarang turun lag. Bagus, polisi pernah tertinggi antara semua penegak hukum, sekarang terendah,” ujar mantan Menteri Pertahanan di Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Gus Dur tersebut. (*)
