Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, memberikan skor 4,5 dari 1-10 untuk performa Presiden Prabowo selama 100 hari pertama memimpin pemerintahan. Ia berpendapat, skor merah itu karena Presiden Prabowo masih belum berani mengambil kebijakan-kebijakan progresif.
“Pak Prabowo ini di awal-awal pemerintahannya itu tidak terlihat cukup berani mengambil kebijakan, dia kebijakannya masih, seperti masih zaman kampanye, padahal ini tidak butuh. Di awal-awal ini justru harus datang dengan kebijakan yang sangat progresif, walaupun publik tidak suka, tapi progresif ke depan bisa memperbaiki keadaan,” kata Saidiman dalam acara Sate Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (30/01/2025).
Saidiman turut memberikan skor merah untuk penegakan hukum di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dari konteks pemberantasan korupsi. Ia merasa, kondisi itu diperburuk dengan ketidakmampuan pemerintahan Presiden Prabowo melakukan upaya-upaya menjaga kebebasan sipil.
Presiden Prabowo, kata Saidiman, ketika dilihat dari retorika seperti pidato-pidato yang disampaikan di depan publik memang terlihat begitu serius melakukan perbaikan. Sayangnya, ia menekankan, keseriusan itu selama ini masih belum terlihat ketika Presiden Prabowo dihadapkan kepada kasus-kasus yang nyata.
“Kalau dari retorikanya di atas panggung kelihatan serius, tapi ketika dihadapkan pada kasus yang real itu belum terlihat,” ujar Saidiman.
Bahkan, ia merasa, salah satu yang paling buruk ketika Presiden Prabowo berkali-kali melakukan langkah untuk merangkul semua kekuatan politik yang ada. Menurut Saidiman, itu bisa berbahaya karena langkah semacam itu, seperti yang terjadi di negara-negara dunia, malah bisa mengancam demokrasi itu sendiri.
“Bermasalah, semangatnya merangkul semua itu bisa bermasalah, bisa berbahaya, dan itu banyak terjadi di mana pemerintah yang terpilih secara demokratis itu membunuh demokrasi sendiri secara pelan pelan,” kata Saidiman.
Saidiman turut memberikan pandangan terkait salah satu survei yang menyampaikan tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Prabowo lebih dari 80 persen. Ia menyarankan, Presiden Prabowo tidak perlu berpuas diri dengan itu karena ke depan nanti public pada akhirnya akan menilai kinerja secara obyektif.
Artinya, lanjut Saidiman, ke depan penilaian publik tidak akan lagi sekadar karena memberikan harapan, bukan pula karena sekadar mereka dekat dengan kelompok politik dari Presiden Prabowo. Bahkan, ia menduga, 6 atau 12 bulan ke depan masyarakat akan mengkritisi lagi program-program yang dijanjikan.
“Ke depan, misalnya enam bulan lagi, satu tahun lagi, masyarakat itu akan lebih kritis dan jangan lupa dalam survei yang kami lakukan itu tingkat kepuasan bisa naik turun. Tadi saya katakan, Pak Jokowi itu pernah 41 persen, Pak SBY pernah 65 persen, lalu naik lagi setelah ada bantuan langsung tunai dan sebagainya. Jadi, publik pada akhirnya akan melihat program-program yang dikeluarkan,” ujar Saidiman.
Selain itu, ia mengingatkan, tahun ini pemerintah Indonesia sudah harus membayar utang sekitar Rp 800 triliun. Padahal, pada periode Presiden Jokowi ada banyak pembangunan infrastruktur yang masih belum selesai dan membutuhkan anggaran tidak sedikit, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terlebih, ia menambahkan, target untuk memindahkan IKN masih terus dimundurkan. Pada akhirnya, itu akan membuat masyarakat berpikir tentang efektivitas pemerintahan. Menurut Saidiman, soal efektivitas itu sendiri sebenarnya sudah dilihat dari gemuknya Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo.
“Dari awal sudah terlihat, pemerintahan ini ingin pemerintahan yang efektif, tapi kabinetnya gemuk sekali. Belum lagi menteri-menteri satu-persatu melakukan persoalan, termasuk yang terakhir Kementerian Dikti Saintek, didemo, agak luar biasa itu, belum pernah kita lihat, menteri didemo pegawainya,” kata Saidiman. (*)
