Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan, program-program Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan biaya luar biasa besar. Tapi, Hendri mengaku tergelitik, saat melihat menteri-menteri yang seperti tidak menawarkan bantuan apa-apa saat pemerintah kekurangan uang.
“Kan mereka pasti tahu ya kalau program Pak Prabowo yang MBG ini kan kekurangan uang, mestinya mereka itu ada pengabdiannya sedikit lah, ngomong lah, sebelum program MBG ini bisa melewati Juni saya tidak perlu menerima gaji, gaji saya saya berikan untuk program MBG,” kata Hensa saat menjadi narasumber dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/01/2024).
Apalagi, ia mengingatkan, menteri-menteri itu bisa menempati posisi sekarang tidak lain karena sudah dipilih Presiden Prabowo. Kemudian, Hendri menekankan, Presiden Prabowo sendiri bisa dipilih oleh rakyat tidak lain karena rakyat menyukai program-program yang ditawarkan, terutama MBG tersebut.
“Kenapa saya katakan demikian, mereka itu jadi menteri, Prabowo bisa menang, karena orang-orang suka makan bergizi gratis, jadi mereka itu utang budi sama MBG, sekarang tidak ada uang, kasihlah uangnya,” ujar Hensa.
Pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu merasa, program-program Presiden Prabowo memang terbilang membutuhkan biaya yang besar. Karenanya, ia merasa, jika memang sudah dalam kondisi kekurangan uang, Presiden Prabowo seharusnya tidak perlu sungkan menyampaikan kondisi itu kepada masyarakat.
Hensa turut mengkritisi kelakukan menteri-menteri yang malah latah melakukan kunjungan seakan untuk meninjau pelaksanaan MBG, saat kondisi kekurangan uang seperti sekarang. Padahal, ia mengingatkan, pejabat-pejabat ini tentu tidak datang sendiri dan kedatangannya sudah pasti menghabiskan biaya besar.
“Saya sih kasihan juga sama Pak Prabowo, dia punya program bagus-bagus cuma tidak ada uangnya, tapi terus tidak ada lingkaran di sekitarnya itu ikut bantu dia mikirin gimana caranya dapat uang,” kata Hensa.
Hensa menyarankan, Presiden Prabowo meminta bantuan saja kepada masyarakat luas agar turut serta membantu pelaksanaan MBG. Nantinya, ia berpendapat, orang-orang yang membantu itu dapat diberikan semacam terima kasih sebagai timbal balik bantuan yang diberikan, seperti mendapat keringanan pajak.
Selain itu, ia mengusulkan, Presiden Prabowo memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar tidak ada tebang pilih. Mengutip apa yang sering disampaikan Prof Mahfud MD, Hensa mengingatkan, bila tidak ada tebang pilih, seperti menindak pungli-pungli di dunia pertambangan, pemasukan negara tentu akan besar.
Bagi Hensa, MBG memang merupakan salah satu program yang sangat bagus dan disukai masyarakat jika implementasinya dapat bagus. Karenanya, ia mendorong salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo itu diteruskan, bahkan memperluas cakupan seperti menargetkan warga-warga senior.
“Jadi, kalau menurut saya program Makan Bergizi Gratis ini perlu diteruskan, bahkan menurut saya warga senior itu, kakek dan nenek si anak-anak ini perlu asupan,” ujar Hensa.
Sayangnya, ia melihat, lagi-lagi Presiden Prabowo seperti menanggung semua beban untuk mewujudkan program-program yang ada sendirian. Belum lagi, Hensa mengingatkan, menteri-menteri dan orang-orang yang ada di Kabinet Merah Putih seperti tidak berhenti membuat masalah-masalah atau kontroversi.
“Pak Prabowo lagi mikir, mikir, mikir uang, tiba-tiba ada insiden es the (kasus Gus Miftah), lagi mikir, mikir, tiba-tiba ada kuk kuk kuk kuk tet tot tet tot (sirine patwal Raffi Ahmad), lagi mikir, mikir uang tiba-tiba ada menteri yang minta uang Rp 20 triliun, jadi saya rasa dia (Prabowo) lumayan pusing,” kata Hensa. (*)
