Ajak Rakyat Tuntut Pemerataan Transportasi, Abdur: Itu Hak Kita dan Kewajiban Pemerintah

Komika yang berasal dari timur Indonesia, Abdur Arsyad, sedang menggelar tour stand up bertema Kontras atau Konten Transportasi. Ternyata, Abdur mengungkapkan, ada pesan besar yang ingin disampaikannya sebagai pengingat tentang hak rakyat dan kewajiban pejabat berupa transportasi.

“Lebih kepada mengingatkan kalau kita harus tuntut transportasi publik ini, itu kan hak kita, kewajiban pemerintah untuk memenuhi itu. Jadi, tidak boleh pemerintah itu ketika ngomongin transportasi publik yang dibicarakan untung dan rugi karena itu hak rakyat, kita bayar pajak,” kata Abdur ketika menjadi narasumber tamu dalam program Poker di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (23/01/2024).

Masalahnya, ia melihat, selama ini kalau masyarakat tidak menuntut hak-hak yang dimiliki, pemerintah terkait tidak akan membuat apa yang menjadi hak rakyat tersebut. Abdur menduga, di Jakarta mungkin sudah banyak aktivis dan banyak orang bersuara, sehingga pemerintah mau tidak mau menghadirkan.

Sedangkan, kondisi seperti itu tidak terjadi di daerah-daerah lain. Karenanya, ia menekankan, menuntut dihadirkan pemerataan transportasi itu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan masyarakat. Terlebih, pemerintah di daerah-daerah tidak perlu lagi melakukan studi banding ke luar negeri untuk mencontoh.

Jakarta, lanjut Abdur, sudah bisa menjadi contoh yang dapat dipelajari dalam menghadirkan hak berupa transportasi bagi daerah-daerah lain. Abdur menyayangkan, daerah-daerah penyangga seperti Depok yang bersebelahan langsung sampai hari ini masih tidak bisa menghadirkan akses transportasi seperti Jakarta.

“Depok itu deket banget sama Jakarta, tidak bisa meniru Jakarta. Misalnya, mikro trans Jakarta, Depok itu angkot ngetem, ngetem, bikin macet di mana-mana. Maksudnya, Jakarta loh, tinggal belajar dari Jakarta, tidak perlu biaya, bawa motor saja ketemu gubernur kek, ketemu siapa saja kek di situ, segampang itu bahkan buat Depok belajar dari Jakarta tapi ga bisa Depok sampai sekarang,” ujar Abdur.

Abdur sendiri setidaknya sudah sejak 2022 selalu menggunakan transportasi umum selama tempat itu masih bisa dijangkau dengan transportasi umum. Setelah membuat konten tentang itu, Abdur merasa, masih ada keresahan-keresahan yang dirasakan tapi tidak cukup jika hanya disampaikan lewat konten.

Maka itu, Abdur membuat stand up spesial bertajuk transportasi. Ia berharap, tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri mampu memahami kalau akses transportasi itu memang merupakan hak asasi yang wajib dihadirkan pemerintah, sehingga sangat perlu dituntut agar pemerataan benar-benar terwujud.

“Pesan utama saya adalah bahwa kita ini kan bisa hidup sehat, bisa kerja, bisa sekolah segala macam itu kan hak asasi kita sebagai manusia. Tapi, hak asasi itu tidak bisa terpenuhi kalau tidak ada aksesnya, kalau tidak ada akses transportasi bahkan, bagaimana kita kerja, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita ke RS, itu susah semua. Semua hak asasi itu bisa terpenuhi kalau akses transportasinya disediakan” kata Abdur.

Abdur mengingatkan, selama masih ada perbedaan sangat signifikan dalam distribusi hak-hak maupun keuntungan di masyarakat, selama itu pula ketimpangan akan terpelihara di Indonesia. Maka itu, ia menekankan, menuntut pemerataan transportasi merupakan sesuatu yang harus masyarakat lakukan.

“Mari kita tuntut itu, karena selama ada perbedaan signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, keuntungan di masyarakat , maka selama itu pula di Indonesia akan ada ketimpangan. Jadi, saya bilang, kita harus tuntut, sabang sampai Merauke itu punya akses yang mudah, sehingga tidak ada ketimpangan,” ujar Abdur.

Abdur berharap, masyarakat di kota-kota lain selain Jakarta, termasuk di daerah-daerah, dapat menjadikan pemerataan transportasi itu sebagai salah satu tuntutan ke mereka yang akan jadi pemangku kebijakan. Ia menambahkan, jangan sampai transportasi itu cuma dijadikan angin segar atau pemanis dalam kampanye.

“Nanti kalau ada pilkada lagi atau segala macam jangan mau untuk calon-calon itu masukin transportasi cuma di bagian visi-misi tapi belakangan, atau kemudian cuma jadi pemanis pemanis untuk kampanye doang, tapi harus dituntut benar, mumpung daerah kalian belum semacet Jakarta, bikin dari sekarang,” kata Abdur. (*)