Bangun Optimisme, Prabowo Diharapkan Benahi Rekrutmen dan Promosi Aparat Hukum

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mendukung komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi. Isnur menyarankan, langkah pembersihan dapat dimulai dari membersihkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian maupun KPK.

Tapi, Isnur mengingatkan, pembersihan dalam rangka perbaikan lembaga-lembaga seperti itu harus dimulai sejak fase dini. Artinya, ia menekankan, pembersihan harus sudah diterapkan untuk tahapan-tahapan awal seperti rekrutmen, setelah itu tahapan promosi maupun ketika sudah masuk distribusi.

“Itu dimulai, bahkan dari rekrutmen, apakah rekrutmen itu fair, diawasi oleh banyak orang, terbuka, tidak titipan, satu. Kedua, saat naik jabatan, mau sekolah, promosi itu bagaimana mekanismenya,” kata Isnur saat jadi tamu podcast Sate Demokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (30/10/2024).

Dalam fase distribusi, Isnur mencontohkan salah satu penyakit yang cukup sering terjadi kepada hakim. Ia menerangkan, tidak sedikit penempatan didasari kerajinan hakim-hakim membagi hasil kepada kepala pengadilan, dan hakim-hakim kritis akan mengalami penempatan dengan lokasi yang tidak terlalu baik.

Bagi Isnur, sebenarnya dulu sudah sempat ada contoh rekrutmen yang bagus yaitu Indonesia Memanggil di KPK. Ia berpendapat, itu merupakan salah satu rekrutmen untuk aparat penegak hukum (APH) dengan asesmen yang terbaik karena mau melibatkan pihak-pihak lain yang sangat bagus seperti akademisi.

Isnur mengaku prihatin, hari ini sebenarnya banyak hakim muda yang baik-baik atau hakim baru yang baik-baik direkrut ke Mahkamah Agung (MA), tapi mereka kebingunan menghadapi internal seperti itu. Karenanya, ia berharap, mereka segera bisa diselamatkan sebelum terjerumus penyakit-penyakit lama.

“Jadi, sebenarnya ruang gelap ini harus dibuka setransparan mungkin, terus dilibatkan pihak-pihak eksternal yang bisa mengawasi, karena kalau sendiri mungkin akan saling tertutup,” ujar Isnur.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura menilai, kesuksesan program-program di Indonesia sangat perlu dukungan seorang presiden. Karenanya, ia menekankan, dukungan seperti itu sangat perlu diberikan Presiden Prabowo untuk program-program pemberantasan korupsi.

“Jadi, suksesnya program apapun di negara kita ini, dukungan politik dari presiden itu penting, dan Pak Prabowo itu kan memang pidatonya kan berapi-api ya, sepertinya dia geregetan,” kata Charles.

Soal bersih-bersih, Charles sepakat, itu harus dilakukan terlebih dulu kepada semua APH seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, termasuk Mahkamah Agung (MA). Apalagi, ia mengingatkan, Presiden Prabowo sejak pidato perdana sudah mengingatkan pentingnya pejabat-pejabat memberikan teladan.

Selama ini, ia menambahkan, mungkin penyakit-penyakit seperti korupsi belum terlihat ketika mereka masuk tahapan rekrutmen, tapi mulai terlihat sejak masuk fase promosi atau fase kenaikan pangkat. Karenanya, Charles sependapat, rekrutmen maupun promosi harus mendapat pengawasan eksternal.

“Mungkin di rekrutmen belum, begitu dia mau promosi, naik pangkat, di situ baru ketemu penyakitnya, mau sekolah, itu di situ tuh, itu sudah internal. Harus diintervensi, harus ada pihak eksternal yang memberikan penilaian, jangan sampai dia menilai sendiri, menggunakan sendiri,” ujar Charles. (*)