Cendekiawan, Hamid Basyaib, mengaku skeptis peluang perbaikan bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan pemerintahan Prabowo Subianto. Alasannya, mulai dari Kabinet Merah Putih yang begitu tambun, lalu kualitas individual dari figur-figur yang mengisi sampai potensi terjadinya komplikasi koordinasi.
Tapi, ia mengingatkan, Indonesia merupakan bangsa dan negara yang begitu besar dengan aspek-aspek birokrasi yang sudah berjalan. Artinya, Hamid menekankan, kekhawatiran yang mengemuka bukan soal apakah Indonesia akan hancur, tapi lebih kepada momentum perbaikan yang kemungkinan akan berlalu.
“Jadi, negeri ini tidak akan rubuh, jangan berpikir negeri kita akan hancur, tidak bakal, negeri kita sudah terlanjur jadi, sudah terlanjur berputar baik. Kalau soal hancur tidak mungkin, mustahil namanya, yang jadi soal, yang kita risaukan adalah peluang untuk perbaikan itu sia-sia, itu yang paling kita sayangkan,” kata Hamid dalam podcast Pojok Keramat di kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (27/10/2024).
Hamid menjelaskan, jika peluang perbaikan itu sia-sia, Indonesia yang seharusnya bisa maju lebih cepat kemungkinan tidak bisa diwujudkan selama masa pemerintahan lima tahun ke depan dikarenakan mutu Kabinet Merah Putih yang seperti ini. Bagi Hamid, dari sudut pandang itu sebagai bangsa kita merugi.
“Di titik itu kita bisa bilang kita rugi sebagai bangsa. Jadi, kekhawatiran saya bukan apakah negeri ini akan hancur atau tidak, tidak bakal, kekhawatiran atau keprihatinan kita adalah tersia-siakannya masa paling tidak lima tahun ke depan, mestinya kita sudah di sini, karena ada begini, banyak masalah, di sini saja,” ujar Hamid.
Hamid merasa wajar kalau kita masih bersikap skeptis jika melihat dari sudut manajerial, manajemen kekuasaan, apalagi dari sudut efektivitas maupun efisiensi. Apalagi, sampai saat ini belum ada semacam benang merah yang menghubungkan pidato Presiden Prabowo Subianto dengan kabinet yang dibangun.
Sosok jurnalis dan penulis senior itu menyampaikan, semua ini sudah dipelajari ratusan tahun, sehingga bukan sesuatu yang baru. Mulai dari ilmuwan-ilmuwan politik sampai pakar-pakar manajemen yang ada di kampus sudah mempelajari cara membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Maksud saya, resep-resep untuk mengatakan ini dan mengomentari ini sudah ada, jadi bukan hal baru. Atas dasar itu, maka saya punya alasan untuk pesimistik bahkan, kalau situasinya kayak gini,” kata Hamid.
Namun, ia menambahkan, salah satu ciri negara-negara maju adalah masyarakatnya kuat. Karenanya, Hamid menyarakan, masyarakat Indonesia bisa mengejar itu mumpung dari sisi pemerintahan atau dari sisi negaranya tidak memuaskan, sehingga ada kesempatan untuk memperkuat kapasitas masyarakat.
“Seandainya mengecewakan, ya kita bangun kapasitas sendiri dong, kan masyarakat juga berdaya, kan masyarakat juga banyak sekali orang pintar, di kampus ada orang-orang pintar, di pengusaha banyak pengusaha independen yang bisnisnya tidak tergantung negara, jadi perkuatlah kapasitas civil society,” ujar Hamid. (*)
