Kemudian, Wempy juga meminta agar mengurus persoalan KKB tidak dilakukan laiknya pemadam kebakaran, yakni hanya melacak sumber titik apinya.
“Selama ini kan yang terjadi pemadam kebakaran, kebakaran terjadi, kita padamkan. Tapi kan kita tidak pernah tahu sumber titik apinya dari mana. Siapa yang membakar? Siapa di balik itu? Saya kira pekerjaan ke depan perlu lebih sistematis dan lebih komprehensif,” jelasnya.
Menurut hematnya, persoalan KKB Papua ini juga ada kaitannya dengan polemik persoalan otonomi khusus (otsus).
Menurut Wempy Hadir, Otsus Papua adalah sebuah konsensus untuk memenuhi keinginan masyarakat asli di Timur Indonesia itu. Di mana Papua akan diberikan keistimewaan seperti Aceh.
“Papua diberi kelebihan dalam hal fiskal, kelebihan anggaran dan sebagainya. Tapi kan ini bukan soal ekonomi, ini bicara soal kelompok internasional yang mendapat dukungan. Jadi kelompok lokal yang mendapat sokongan dari kelompok internasional. Mereka mengganggu stabilitas keamanan di Papua agar Papua ini tidak aman dan menimbulkan resistensi terhadap pusat dan dengan demikian investasi yang ada di Papua menimbulkan gangguan dan sebagainya,” kata Wempy lagi.
Wempy melanjutkan kalau mengalami gangguan, maka tidak akan maksimal dalam eksplorasi, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian, inilah kerjanya kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Indonesia.
“Kalau kita lihat kampanye di Australia, Inggris saya kira mungkin pendekatan kenegaraan diplomatik itu masih diperlukan ke depan digunakan. Sehingga kelompok-kelompok itu tidak tumbuh subur di negara-negara lain, mesti menghormati kebebasan negara lain, tidak bisa merawat dan seolah-olah kelompok-kelompok yang membawa kekuatan untuk kelompok separatis itu di dalam negeri. Kita pun demikian, kalau ada WNA yang memberi kekuatan untuk melakukan gerakan separatis, kita perlu melakukan tindakan,” tambahnya
Tindakan diplomatik itu masih perlu digunakan di Indonesia. Untuk menekan negara yang “memfasilitasi” kelompok separatis.
“Ini PR besar intelijen negara ya, BIN, karena kan kerja underground, memberi laporan ke kepala negara agar bisa dilakukan tindakan yang terukur untuk kelompok-kelompok ini. Saya kira mereka juga sudah bekerja, tetapi mungkin hasilnya tidak bisa secepat mungkin,” paparnya
Dan kasus KKB ini sudah lama, bukan setahun 2 tahun tapi puluhan tahun berlangsung. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan agar tidak menjadi gangguan yang laten dan terus muncul di Indonesia soal KKB ini.
“Kayak GAM itu sudah selesai kan, tidak muncul lagi. Itu kan karena ada konsensus dan sebagainya. Terus Maluku, RMS itu sudah nyaris hilang. Pertanyaannya kenapa yang Papua ini masih eksis? Itu mesti ditelusuri oleh intelijen negara, Kira-kira yang bermain siapa di kelompok KKB ini,” pungkasnya. [REL]
