Inisiatifnews.com – Direktur Perludem, Titi Anggraini menilai bahwa pelaksanaan pemilihan umum merupakan upaya untuk menjunjung tinggi posisi kedaulatan rakyat untuk mendapatkan pemimpin mereka.
“Komitmen menjunjung kedaulatan rakyat melalui pilkada patut kita hormati,” kata Titi, Senin (8/6/2020).
Hanya saja, ia menilai upaya mulia tersebut kurang patut dilakukan dengan cara memaksakan diri tanpa persiapan yang matang.
Persiapan ini disampaikan Titi adalah tentang regulasi yang pasti, akan seperti apa mekanisme hingga ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan Pilkada nantinya, sementara situasi nasional tengah dilanda krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.
Ditambah lagi, sejauh ini menurut Titi, pemerintah selaku penyelenggara negara pun belum siap tentang jumlah anggaran yang berpotensi akan membengkak karena situasi sulit ini. Bahkan di dalam perhitungan skenario lain, pemerintah perlu mengucurkan dana tambahan hingga Rp 4,5 triliun.
“Namun memaksakan pilkada di tengah regulasi yang belum tuntas, anggaran yang belum pasti, kapasitas petugas yang terancam bermasalah, serta pemilih yang terbatas akses informasi, adalah pilihan yang tidak kredibel,” tuturnya.
Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay juga berpendapat sama. Menurutnya, sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 belum benar-benar bisa dikategorikan siap.
“Pandemi COVID-19 masih mengancam. Peraturan pelaksanaan belum ada. Kebutuhan dana tambahan bisa mencapai Rp 4,5 T. Belum tahu pasti dana akan didapat dari mana dan kapan siap. Apakah bijak pilkada 2020 dilanjutkan?,” kata Hadar Nafis hari ini.
Apalagi kata Hadar Nafis, berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari Pusat Data Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, mayoritas responden mereka berharap agar Pilkada 2020 ditunda saja setidaknya sampai tahun 2021. Hal ini didapati jawaban lantaran mereka khawatir terjangkit Covid-19.
“Masih mau diteruskan pilkada 2020? Hasil jejak pendapat Litbang Kompas: sebagian besar (66%) responden berharap pilkada ditunda ke tahun depan. Mereka (67,7%) khawatir dampak negatif yang akan timbul jika dilaksanakan,” tuturnya. []
