Inisiatifnews.com – Aksi Unjuk Rasa 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI di Jakarta meminta agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mundur dari jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero.
“Kita beri waktu sampai dua bulan ke depan dari sekarang. Ahok mundur dari komisaris utama Pertamina,” kata salah satu orator aksi, Marwan Batubara di atas mobil komando FPI di depan gedung Sapta Pesona, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Ia menyatakan tak rela jika perusahaan plat merah yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas) tersebut diduduki oleh Ahok.
“Pertamina ini milik negara dan kami tidak rela Ahok jadi komisaris di perusahaan milik rakyat,” ujarnya.
Bahkan Marwan mengklaim memiliki banyak bukti jika Ahok melakukan tindak pidana korupsi.
“Kita punya bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan,” pungkasnya.
Untuk itu, Marwan pun meminta kepada pemerintah pusat di kepemimpinan Joko Widodo dan KH Maruf Amin agar serius memberantas tindak pidana korupsi.
“Dalam hal ini kami ingatkan supaya pemerintah jangan justru melindungi para koruptor. Semua kasus terkesan dilindungi dan rakyat ini dianggap sampah,” tutupnya.
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh FPI, PA212 dan GNPF Ulama tersebut terbilang minim peminat. Pasalnya berdasarkan pantauan di lokasi aksi, jumlah massa mereka jauh dari target yang disampaikan oleh Ketua Umum PA212 Slamet Maarif, yakni akan mencapai puluhan ribu massa. Sementara faktanya massa hanya ditaksir sekitar 900 orang saja.
Masih dalam pantauan Inisiatifnews.com di lokasi aksi, tampak sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan yang merupakan elemen dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Dalam keikutsertaanya itu, massa tampak pula membentangkan spanduk yang bernuansa penegakan sistem Khilafah. “Berantas Mega Korupsi, Selamatkan Indonesia dengan Syariah”.
Sementara itu, aksi tersebut juga tidak diijinkan oleh aparat kepolisian sampai di depan Istana Negara, melainkan diberikan ijin akses untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka hanya sampai di depan gedung Sapta Pesona. Massa pun diblokir dengan kawat barrier dan pagar betis serta kendaraan Brigade Polri. Tampak juga pengamanan dilakukan dari unsur TNI dan beberapa instansi pemerintah pusat dan DKI Jakarta.
Salah satu orator dari Barisan Emak-emak Militan Kemerdekaan, Kurnia memohon kepada Presiden Joko Widodo agar serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sekalipun mereka-mereka yang ada di barisan pemerintahan sekalipun.
“Pak Jokowi, apabila ada penjahat dan koruptor hukumlah, kita tidak sudi ada koruptor,” teriak Kurnia. [RED]
