Inisiatifnews – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Prof Suteki menyampaikan, bahwa pemerintah Indonesia sudah seharusnya memberikan atensi kepada masyarakat muslim etnis Uighur di Xinjiang, China.
“Pemerintah harus punya sikap tegas dalam konteks politik bebas aktif dalan rangka menciptakan perdamaian di dunia,” kata Suteki saat ditemui di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019).
Sikap tegas pemerintah Indonesia ini kata Suteki, akan berdampak pada upaya pemerintah Indonesia maupun pihak lain yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat etnis Uighur tersebut.
“Pemerintah harus punya sikap tegas sehingga bisa punya tindakan yang benar. Ini kalau tidak ada statemen dan sikap yang tegas, nanti juga dampak hukumnya, mau kirim bantuan, kirim utusan kan semua harus legal dan ini menjadi pertanggungjawaban negara,” ujarnya.
Selain itu, Suteki juga memandang bahwa sejauh ini belum bisa dilihat sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi dugaan pelanggaran HAM terhadap umat islam di Uighur itu.
“Saya tidak melihat seperti itu. Belum ada (tindakan nyata),” pungkasnya.
Hanya saja, ia berharap dengan aksi demi aksi yang dilakukan termasuk aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China untuk Indonesia, Jumat (27/12) besok bisa menjadi dorongan publik kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegasnya.
“Tapi nggak tahu kalau nanti ada tekanan terus misal seperti nanti hari Jumat (aksi Uighur di Kedubes RRC -red), ada protes dan menyampaikan pendapat, saya kira ini menjadi pressure, sebagai tekanan yang nanti Insya Allah akan mempengaruhi sikap tegas pemerintah,” tandasnya.
Tidak hanya itu saja, Suteki juga menyampaikan bahwa perhatian dan pembelaan pemerintah Indonesia kepada masyarakat Uighur di Xinjiang juga merupakan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
“Di pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 ditegaskan bagaimana kita harus bersikap. Kita nggak bisa hanya mikir lho kita ini mengurusi negeri sendiri aja, ngapain kita ngurus negara lain,” tuturnya.
“Nggak bisa kita hanya yang penting (urus) dalam negeri ngapain ngurus luar negeri, karena kita hidup bersama sebagai bangsa yang beradab di dunia,” tutupnya. [BAR/NOE]
