Inisiatifnews – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, bahwa pemerintah tetap menerjunkan aparat di Papua. Penerjunan aparat demi memberi perlindungan kepada warga yang tidak tahu menahu soal konflik di sana.
“Sudah final, berdasar konvensi internasional, Papua bagian sah republik ini. Bahwa timbul separatisme, OPM, kita hadapi. Pertama, rakyat yang tidak tahu menahu, diberi perlindungan hukum dan haknya dengan penempatan aparat keamanan. Sebab rakyat yang tidak tahu-menahu itu yang kadangkala ikut dibawa-bawa. Pemerintah tetap memberi perlindungan hukum dan perlindungan HAM-nya,” ungkap Mahfud MD saat silaturahmi dengan awak media “Ngebakso Bareng Menko Polhukam” di Bakso Boedjangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Kata Mahfud, konyol jika sebuah negara tidak melakukan pendekatan keamanan. Sebab, negara wajib menempatkan aparat mereka untuk melindungi warga.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mencontohkan negara seperti Selandia Baru dengan tingkat keamanan yang maksimal, tetap menyiagakan aparat keamanan.
Namun, Mahfud juga menyebut, pemerintah tidak mengedepankan pendekatan keamanan di Papua. Sesuai instruksi presiden, pemerintah akan menedepankan pendekatan komprehensif dari mulai ekonomi, kesejahteraan, sosial budaya, politik, dan hukum.
“Itu nanti akan lebih disinergikan. Selama ini sudah begitu dan anggarannya besar. Dua belas kali lipat. Kurang komprehensif penanganannya sehingga efeknya tidak bagus. Kami akan membuat lebih komprehensif tapi pendekatannya kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya,” terang Mahfud.
“Aparat negara harus ada sebagai pertahanan keamanan. Tetapi kami pendekatannya kesejahteraan, dan tetap akan melindungi rakyat,” tandas Mahfud. (FMM)
