Inisiatifnews – Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi menyatakan bahwa partainya mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk segera menuntaskan kasus Jiwasraya.
Saran dari PSI ini dikatakan Dedek adalah dengan melakukan bersih-bersih di manajemen perusahaan plat merah yang terkenal sebagai pioneer asuransi itu, termasuk juga menindak hukum para pelaku yang terlibat dalam kasus aliran dana yang menyalahi hukum.
“Memperbaiki managementnya sampai memperkarakannya pada ranah pidana bila ditemukan aliran dana haram kepada semua pihak yang terlibat,” kata Dedek dalam keterangannya, Rabu (25/12/2019).
Pria yang karib disapa Uki itu mengatakan bahwa statemen itu disampaikan untuk menepis tudingan bahwa PSI telah menerima aliran dana dari kasus Jiwasraya sehingga tidak bersuara dalam kasus yang disebut-sebut merugikan keuangan negara sampai Rp 13,7 triliun itu.
Uki juga menyatakan bahwa pihaknya akan tetap kritis dengan kondisi yang tidak benar. Dorongan agar Kementerian BUMN menuntaskan kasus Jiwasraya tersebut juga menjadi komitmen partainya.
“Ini pakem sikap terang benderang PSI yang tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya,” tegas Uki.
Alumni Stockholm University Swedia itu mengatakan, bahwa saat ini parliamentary control dan government control yang dilakukan oleh PSI adalah untuk lingkup di mana mereka melakukan keterwakilan, yakni di tingkatan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
“Pada saat ini PSI berusaha untuk fokus mengerjakan hal-hal kongkret di DPRD seluruh Indonesia yang PSI mendapatkan kursi seperti di Jakarta, Surabaya dan Tangerang Selatan sebagai komitmen PSI menjaga amanah dari konstituen,” jelasnya.
Karena kasus Jiwasraya adalah berada di tingkatan elite nasional, Uki pun memberikan saran agar kontrol itu bisa didorong ke partai politik yang menjadi keterwakilan di tingkatan elite di DPR RI.
“Terkait Jiwaswaraya, PSI menyarankan dan mendukung media juga publik untuk menanyakan kepada partai politik yang ada di DPR,” tuturnya.
Kenapa dorongan itu dikatakan Uki harus dilakukan ke tingkatan DPR RI, karena mereka memiliki tanggungjawab moril kepada para konstituen mereka di tingkatan nasional, dan kasus Jiwasraya ada di tingkatan tersebut, bukan di tingkatan Provinsi apalagi Kabupaten atau Kota.
“Sebagai yang bermandat dan berkekuatan politik, mereka wajib diminta untuk proaktif dalam proses penyelasaian masalah ini,” imbuhnya. [RED/MN]
