Inisiatifnews – Juru bicara Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Endro Sudarsono mendesak kepada Duta Besar Indonesia untuk China agar buka suara dan mengabarkan informasi yang seakurat mungkin tentang kondisi muslim etnis Uighur di Xinjiang.
“Meminta kepada Duta Besar Indonesia di China untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, transparan dan tidak ditutup-tutupi,” kata Endro usai aksi solidaritasnya di bundaran Slamet Riyadi alias bundaran Gladak Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/12/2019).
Kemudian ia juga meminta kepada otoritas di China agar bantuan dari luar negeri termasuk Indonesia bisa masuk ke perkampungan masyarakat etnis Uighur.
“Meminta kepada Duta Besar China agar pemerintahan China membuka akses bantuan dari luar bagi Muslim Uighur seluas-luasnya,” ujarnya.
Selain itu, Endro juga meminta kepada otoritas pemerintah Indonesia agar lebih sigap dan tanggap merespon persoalan yang dialami umat Islam di belahan dunia, termasuk di Palestina, Rohingya dan Uighur.
“Bersikap cepat, tepat, jelas dan tegas dalam menyikapi penderitaan Muslim di Palestina, Rohingya dan Uighur,” tegasnya.
“Memposisikan kepada dunia internasional bahwa NKRI mampu berperan dalam menjaga perdamaian dunia, anti penjajahan, anti penyiksaan dan menjunjung tinggi HAM serta menghormati kebebasan menjalankan peribadatan untuk semua manusia,” tambah Endro.
Terakhir, Endro mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas kepada pemerintah China jika kasus muslim Uighur tidak segera dituntaskan.
“Segera putuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah China jika muslim Uighur tidak dilindungi hak-haknya,” tegas Endro.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD memastikan pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak untuk menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.
Pemerintah Indonesia, kata Mahfud, melalui politik bebas aktif akan terus melakukan langkah terbaik dalam kasus tersebut.
“Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” kata Mahfud MD di sela diskusi Gerakan Suluh Kebangsaan bertema tema “Merawat Semangat Hidup Berbangsa” di Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Selain dari pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat juga ikut berperan mengawal isu Uighur. “Ada Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik,” tandas Mahfud.
[]
