Presiden Jokowi Buka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Istana

Foto : Istimewa

Inisiatifnews – Hari ini Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6 resmi dibuka di Istana Negara Jakarta. Dalam acara pembukaan tersebut diawali dengan Laporan dari Ketua Panitia, Bivitri Susanti dari STH Indonesia Jentera.

Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa tema KNHTN kali ini adalah “Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif,”. Bivitri menyampaikan bahwa pemilihan tema tersebut dianggapnya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2019 akan segera dilakukan di bulan Oktober 2019 nanti.

Bacaan Lainnya

“Tema ini dipilih karena sangat relevan dengan situasi kenegaraan pada saat ini. Kurang dari dua bulan lagi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik dan susunan kabinet akan diumumkan,” kata Bivitri dalam kesempatan tersebut, Senin (2/9/2019).

Menurutnya, persoalan pemerintahan nantinya bukan masalah pada postur kabinet yang akan dibangun Presiden Jokowi nanti, melainkan apakah para pembantu Presiden nanti dapat mengejawantahkan cita-cita dan harapan Presiden dalam membangun negara dan bangsa ke depan atay tidak, yakni dalam rangka kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Kabinet bukan hanya soal siapa yang akan menduduki jabatan menteri. Yang lebih penting adalah Apa dan Bagaimana desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan warga negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua APHTN-HAN Prof. Mohammad Mahfud MD menyampaikan sambutannya dengan menguraikan contoh-contoh kasus kedekatan Hukum Tata Negara (HTN) dan Ilmu Politik. Di mana ia mengibaratkan antara HTN dengan politik itu perumpamannya adalah alat transportasi.

“HTN itu ibarat rel dan politik itu keretanya,” ujarnya mengandaikan.

Dengan ungkapan itu, ia menguraikan pentingnya aturan main dalam politik yang merupakan pokok kajian dalam HTN.

Menanggapi Pidato tersebut, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasihnya karena KNHTN membantunya di saat yang tepat. Dan sambutan Presiden tersebut sekaligus untuk membuka acara KNHTN ke 6 itu.

Ia menekankan bahwa penentuan kabinet merupakan hak prerogatifnya, yang sebenarnya tidak bisa dicampuri. Namun ia tetap menerima masukan dari berbagai pihak untuk membantunya menentukan nama-nama calon menteri di kabinetnya nanti.

“Harap bersabar. Pasti akan diumumkan. Usul boleh, bisik-bisik juga boleh, tapi keputusan di tangan saya. Penyusunan kabinet itu hak prerogatif Presiden,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menitipkan agar para ahli memikirkan agar HTN bisa responsif dan fleksibel terhadap perubahan. Selain itu, ia mendorong adanya pemikiran mengenai hubungan antarlembaga pemerintahan yang lebih harmonis, baik secara vertikal maupun horisontal.

Pembukaan dilakukan dengan dimainkannya Tifa Papua oleh Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Ketua APHTN-HAN, dan Ketua Panitia. Ini melambangkan perhatian seluruh peserta KNHTN pada persoalan yang saat ini dihadapi Papua.

Perlu diketahui bahwa agenda KNHTN tersebut diselenggarakan oleh APHTN-HAN, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Rangkaian acara KNHTN Ke-6 dilanjutkan malam ini dengan seminar mengenai Kabinet Presidensial Efektif dengan ceramah kunci dari Menteri Hukum dan HAM, dan para pembicara: Prof. Saldi Isra (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), Prof. Susi Dwi Harijanti (Universitas Padjadjaran), Djayadi Hanan (Universitas Paramadina), dan Bivitri Susanti (STH Indonesia Jentera). Selanjutnya, 95 makalah terpilih dan 8 narasumber akan mempresentasikan pemikiran mereka dalam 4 panel besok, 3 September 2019.

Rangkaian konferensi diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. C-22. Jakarta Selatan 12940. Rekan-rekan media massa diundang untuk hadir dalam keseluruhan acara. Kemudian rekomendasi akan dibacakan pada akhir Konferensi, pada 4 September 2019, dan akan diikuti oleh Konferensi Pers pada jam 11.00 WIB siang besok. []