Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara mendengar keluhan daerah. Kepala daerah, selama ini menjerit soal pemangakasan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil.
“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan yang baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, gubernur soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak,” kata Rio saat konsilolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Senin (14/9/2026).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026). Sebelumnya, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.
Ketua Tim Task Force Hanura ini meminta, Pemerintah Pusat lebih arif dalam memotong anggaran untuk daerah. Berikan sedikit kelonggaran kepada daerah agar bisa membangun dirinya.
Hanura berharap, Menkeu tak terlalu ketat yang membuat daerah kesulitan. Sebab, ada daerah yang untuk membayar gaji pegawainya pun sulit, apalagi untuk membangun infrastruktur. Bahkan, sekelas Pemprov DKI Jakarta saja mengusulkan menerbitkan obligasi untuk pembiayan pembangunan.
Presiden Prabowo, kata dia, mendengar isu dan persoalan transfer keuangan daerah dengan mengganti Menkeu. “Selama ini terlalu ketat, dipotong hampir 30 persen. Saya harap pelan-pelan mulai mengembalikan itu,” tambahnya.
Dikatakan, jika daerah diberi kelonggaran, Rio yakin kepala daerah akan lebih berdaya untuk memajukan daerahnya. Karena uang yang beredar di daerah sedikit, maka ekonominya mandek. “Sudah cukup ketegangan antara pusat dan daerah,” pesannya.
Karenanya, dalam Bimteknas kali ini, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dari Partai Hanura akan mulai membahas isu ini, sesuai dengan slogan dan visi Hanura, Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera.
“Hanura sejak sebelum kejadian ini selalu mengatakan, kalau Indonesia mau besar dan sejahtera, harus diberdayakan dulu daerahnya. Pak Oesman Sapta sudah ngomong dari dulu bahwa Indonesia ini akan maju, kalau daerah berdaya,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Belu, NTT dari Partai Hanura Edmundus Yakobus Manek mengakui, pemotongan TKD sangat berdampak di daerah, termasuk di Kabupatennya. Dana transfer yang kecil, hampir sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai.
“Benar yang dikatakan Ketum kami, Pak OSO. Di Belu dipotong hampir Rp 104 miliar. Seluruh program infrastruktur tidak jalan. Akhirnya pekerja lokal yang biasa mengerjakan proyek pemerintah nganggur,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) meminta Pemerintah Pusat segera memenuhi anggaran untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, kebijakan pusat memangkas anggaran daerah berpotensi mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Keluhan Pemerintah Daerah antara lain tentang anggaran yang tidak dibagikan sesuai Undang-Undang APBN Sehingga, daerah kecewa, ini harus segera diatasi,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Jumat (11/9/2026).
OSO juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH). Dia menilai, Pemerintah Pusat harus memastikan kebijakan DBH berjalan di tengah keterbatasan sumber pendanaan di daerah.
“Angaran daerah tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat daerah dan pembangunan daerah terganggu,” ujat Mantan Wakil Ketua MPR ini. RLS
