Inisiatifnews – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menegaskan bahwa pihaknya akan memonitoring terkait dengan proyek pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur seperti yang disampaikan Presiden Jokowi kemarin.
Bahkan Laode juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal proyek tersebut.
“Semua infrastruktur besar itu selalu kami upayakan untuk diawasi pelaksanaanya. Dan saya yakin BPKP dan BPK juga sangat serius untuk mengawal itu,” kata Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Pihaknya memastikan akan mengawasi secara ketat sesuai dengan prinsip good and clean governance atau mewujudkan pemerintahan yang bersih darikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terlebih proyek besar ini melibatkan banyak stakeholder.
“Jadi ya kita upayakan tata kelolanya baik ke depan,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibukota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dua Kabupaten yang ditunjuk adalah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
Sementara untuk anggaran proyek pemindahan ibukota tersebut, Presiden menyebutkan akan menggunakan duit sebesar Rp 466 triliun. Dan 19 persen dari nilai tersebut akan diambilkan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementar sisanya, Jokowi akan menggunakan penggalangan dana dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta. []
