Inisiatifnews – Fraksi Partai Gerindra mengimbau pemindahan ibu kota tidak melibatkan swasta. Gerindra mendesak pembangunan ibu kota baru full dibiayai oleh negara.
“Kami Gerindra maunya 100 persen uang negara,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/209).
Diingatkan Edhy, pembangunan ibu kota baru tidak boleh diserahkan pada swasta. Ini untuk menghindari intervensi asing di waktu mendatang.
Dia juga belum paham betul rincian biaya pemindahan ibu kota ke Penajam Paser dan Kutai Kartanegara yang diprediksi menghabiskan duit mencapai Rp 500 triliun. Padahal, Indonesia saat ini lagi defisit.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meminta pemindahan ibu kota tidak terburu-buru dan harus dibahas bersama legislator. “Menurut saya kajian-kajian nya di DPR sendiri belum dibahas. kita perlu mengkaji lebih dalam tentang pemindahan ibu kota,” ujar Edhy.
Senin (26/8/2019) lalu, Presiden RI Joko Widodo menentukan lokasi ibu kota di dua kabupaten di Kalimantan Timur. Dua kota dan kabupaten yang dipilih yakni Penajam Paser dan Kutai Kartanegara.
“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Pemerintah punya beberapa alasan dalam rencana pemindahan antara lain terjadi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa. Selain itu, angka urbanisasi terkonsentrasi di Jakarta dan Jabodetabek, kemacetan dan kualitas udara tidak sehat serta rawan banjir tahunan, serta turunnya tanah dan muka air laut yang terus naik. (FMM)
