Inisiatifnews – Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menyambut dengan positif niat baik Presiden memindahkan ibukota. Namun, Ia minta Pemerintah secara terbuka menyampaikan road map serta anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur ini.
“Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Seyogyanya, karena ada anggaran yang diambil dari APBN pemindahan ibukota ini harus dibahas bersama DPR. Saya berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan,” kata Ferdiansyah saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Legislator Fraksi Golkar ini juga berharap pemerintah memperhatikan dampak dari pemindahan ibukota ini. Ia menilai tidak hanya berdampak bagi sebuah kawasan, pembangun ibukota baru tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif.
“Bagaimana kesiapan masyarakat disana, ini harus diperhatikan. Pemindahan ibukota ini juga jangan sampai menghilangkan kearifan lokal baik budaya maupun identitas orang Kaliamantan sendiri,” jelasnya.
Ferdi juga menyampaikan dampak lainnya dari pemindahan ibukota, yaitu di bidang ekonomi dan politik serta kemanan dan ketahanan.
“Dengan adanya pemindahan ibukota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Misalnya, orang Aceh ke calon ibukota menjadi lebih jauh tapi bagi orang Papua lebih dekat. Positifnya adalah pertumbuhan ekonominya, nah ini harus diperhatikan,” jelasnya.
Kemudian, di bidang Politik, pemindahan ibukota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik.
“Ibu kotabaru akan membutuhkan lahan besar, karena otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Ini harus diperhatikan secara detail. dan jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan,” tukasnya.
Seperti diketahui, pada hari Senin, (26/8), Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibukota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur.
Ibukota baru nantinya akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. []
