Inisiatifnews – Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengingatkan, bahwa dalam urusan pembentukan formasi oposisi maupun koalisi dalam pemerintahan tidak perlu melibatkan unsur organisasi kemasyarakatan Islam (ormas Islam).
“Dalam kondisi seperti ini ketika ada oposisi untuk ‘checks and balances‘ (pengawasan dan keseimbangan) bagus-bagus saja, tetapi konstruksinya harus konstruksi partai politik jangan dibawa-bawa ke ormas,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).
Haedar Nashir menenagaskan bahwa dirinya tak mempermasalahkan adanya oposisi maupun koalisi pemerintah. Hal itu dinilainya karena persoalan pilihan politik adalah hak masing-masing individu atau kelompok sejauh komitmen yang dibangun adalah untuk membangun dan memajukan Indonesia.
“Begitu juga bagi yang memiliki mandat, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin tentu sikap politik yang positif ini harus dijadikan modal politik untuk membangun Indonesia,” kata Haedar.
Meski demikian, ormas manapun tidak memiliki ruang untuk masuk dalam wacana oposisi maupun koalisi tersebut. Sebab, hal itu merupakan ranah kontestasi dan fungsi partai politik beserta tokoh-tokoh politik.
“Keliru kalau ada pihak-pihak yang ingin membawa ormas pada proses politik entah itu konteksnya koalisi maupun oposisi karena ormas manapun itu posisinya tidak di situ,” kata Haedar.
Dalam kesempatan itu, Haedar juga berharap pasca Pilpres dan Pileg 2019 tidak ada lagi polarisasi di tengah masyarakat termasuk sengketa-sengketa pemilu yang tidak berkesudahan karena akan membuat Bangsa Indonesia stagnan dan tidak produktif.
“Rekonsiliasi dan lain sebagainya harus kita apresiasi sebagai bagian dari kehendak membangun Indonesia milik bersama,” kata Haedar.[]
