Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengatakan, memberantas korupsi merupakan pekerjaan yang luar biasa sulit di Indonesia. Bahkan, ia merasa, itu seperti seorang ibu yang tidak memiliki pilihan untuk menyerah.
“Ada teman bilang seperti ini, fighting corruption just like being a mother, you have no right to stop and giving up is not an option. Jadi, pemberantasan korupsi itu seperti seorang ibu, sebagai seorang ibu, kita tidak punya hak untuk berhenti dan menyerah itu bukan pilihan,” kata Laode kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Perspektif One on One di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (16/09/2026).
Ia menekankan, rasa cinta kita kepada Indonesia seharusnya membuat pemberantasan korupsi menjadi tugas semua orang. Laode berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah jadi harapan bisa kembali jadi lembaga yang paling terpercaya.
“Karena dulu dia selalu juara satu, pernah sekian tahun, bukan cuma satu tahun, dia selalu top sekurang-kurangnya top 3, top 2, tidak pernah di bawah. Sehingga, ketika KPK dia menjadi di bawah Polri waktu itu wah ini. Tapi, saya berharap pimpinan yang sekarang itu sekali lagi berupaya lagi untuk mengembalikan muruah KPK itu agar bisa kembali seperti dulu, itu yang pertama,” ujar Komisioner KPK periode 2015-2019 itu.
Namun, ia mengingatkan, untuk mewujudkan itu tentu saja butuh dukungan penuh dari kekuasaan tertinggi sebuah negara. Laode menyebut, tetangga kita seperti Singapura sebenarnya bisa menjadi contoh, ketika Lee Kuan Yew menjadi panglima tertinggi.
Dengan dukungan penuh itu, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) mampu mengorkestrasi pemberantasan korupsi di Singapura. Ada pula Bhutan, negara kecil di Asia Selatan yang indeks persepsi korupsinya jauh di atas Indonesia, 70 lebih.
“Di atasnya hanya Singapura, di atas dia. Saya ke kantornya itu ada tulisan Titah Raja itu, memberantas korupsi itu tanggung jawab tertinggi, apakah masyarakat mau membantu saya memikul beban itu, itu sangat bagus. Dia meminta masyarakat memikul beban itu bersama dia. Saya bilang, sayangnya kita belum temukan itu di Indonesia,” kata Laode.
Ia meyakini, seburuk apapun peraturan perundang-undangan hari ini, belum terlambat untuk mengembalikan kejayaan KPK seperti dulu. Terutama, untuk membuat KPK kembali independen, diberi keleluasaan, tidak terlalu direcoki pemerintah maupun parlemen.
Tapi, ia menekankan, dibutuhkan komitmen pimpinan tertinggi yang benar-benar ingin memberantas korupsi, bukan sekadar dipidatokan. Butuh sosok seperti Raja di Bhutan, Gubernur Jenderal pertama di Hong Kong, atau seperti Lee Kuan Yew di Singapura.
“Kalau faktor penguasa tertinggi sementara kita abaikan, berarti yang dibutuhkan pra syaratnya adalah keberaniannya para komisioner yang sebenarnya secara legal, secara aturan, konstitusional dimungkinkan. Berarti, yang dibutuhkan kan tinggal nyali, keberanian, saya selalu mengatakan apakah perlu kita berani? Ya, berani itu sebenarnya karena tugas, tugas yang diberikan, jadi harus mengerjakan,” ujar Laode.
Bagi Laode, ketika sudah disumpah, maka lakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa perlu ragu. Ia merasa, jika KPK hari ini kembali diberikan keleluasaan seperti itu dan tidak terlalu banyak gangguan-gangguan politik, KPK pasti bisa kembali berjaya.
Tentu, lanjut Laode, kita tidak bisa berasumsi tidak ada gangguan-gangguan politik yang datang selama bekerja. Apalagi, jika melihat pelumpuhan KPK benar-benar sudah pernah dilakukan dan berhasil, bahkan membuat KPK kurang berdaya seperti hari ini.
“Saya sampai tidak habis pikir, jadi memang tidak ada komitmen pada mereka politisi itu. Maunya itu, pokoknya KPK jangan seganas itu atau jangan se-powerful itu. Saya masih ingat waktu jadi pimpinan, setiap rapat ke Komisi III setiap ada penindakan yang besar selalu kami diomeli. Bahwa sekarang dia merupakan bagian dari eksekutif, makanya jangan terlalu diganggu pekerjaan KPK ini, biarkan dia mengembalikan jati dirinya seperti dulu. Tapi, memang butuh juga kebersihan dan niat baik dari dalam,” kata Laode. (WS05)
