Inisiatifnews – Ketua Umum Konfederasi KASBI, Nining Elitos menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan raport merah kepada Menteri Tenagakerja Hanif Dhakiri.
Raport merah tersebut diberikan lantaran sepanjang kiprahnya menjadi pembantu Jokowi di Kabinet Kerja banyak sekali sikap dan kebijakan yang tidak berpihak kepada tenaga kerja Indonesia.
“Ya, kami berikan raport merah,” kata Nining saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
Salah satunya adalah persoalan penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran hak buruh yang dilakukan pengusaha tidak mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah terkait. Kemudian pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa ada ganti rugi.
Bahkan ia menyatakan banyak buruh yang telah mengadukan ke dinas Ketenagakerjaan di daerah terkait dengan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak mereka oleh pihak perusahaan, namun satu pun tidak ada yang diproses dengan jelas dan tegas.
“Kalau Anda ke dinas-dinas tenagakerja di daerah, kami kaum buruh mungkin sudah puluhan kali datang dan berkas (pengaduan) sudah tumpuk-tumpuk, tapi saya kira gak ada yang dibaca benar tuh karena gak ada yang ditangani dan gak ada tindaklanjut,” tuturnya.
Termasuk juga dengan pasca terbitnya Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan di Dalam Negeri juga menjadi sorotan yang tak kalah penting. Dan bagi Nining Elitos, Permenaker tersebut juga menjadi salah satu daftar panjang penderitaan kaum buruh Indonesia saat ini.
Sementara untuk sosok Menteri Tenagakerja di pemerintahan Jokowi periode kedua, Nining enggan menyebutkan nama yang dianggapnya cocok memimpin kementerian yang mengurusu kaum buruh itu.
“Kalau kami disuruh sebut nama tentu kami punya kandidat yang tepat dan memiliki kemampuan, tapi kan masalahnya gak mungkin dipilih Presiden karena memilih menteri hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Hanya saja ia memberikan catatan kepada Presiden terpilih yakni Joko Widodo untuk memilih Menteri Tenagakerja yang benar-benar memiliki kemampuan bekerja dan orientasi keberpihakannya lebih kepada rakyat dan kaum buruh bukan hanya kepada para pengusaha dan pemilik modal.
“Siapapun bagi kami tidak masalah, asalkan dia mampu bekerja dan berpihak kepada rakyat kecil, hak-hak kaum buruh dapat diutamakan,” tuturnya.
[NOE]
