Inisiatifnews – Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai bahwa Partai Demokrat tidak serius berada di dalam koalisi Indonesia Adil Makmur. Dimana sering kali elite partai berlambang mersi itu memberikan kritik pedas kepada koalisi.
Maka dari itu, Arief pun meminta agar Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya meninggalkan saja koalisi pemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
“Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla-mencle segala,” kata Poyuono dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/5/2019).
Kemudian Arief juga menilai bahwa selama perjuangan Pilpres 2019, peran Partai Demokrat tidak memberikan dampak elektoral apapun di koalisi tersebut. Bahkan ia menilai bahwa keberadaan SBY dan konco-konconya itu malah menurunkan perolehan suara.
“Monggo keluar aja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara lho,” ucap dia.
Sementara itu terkait dengan sikap elite Partai Demokrat akhir-akhir ini, Arief Poyuono menduga ada sesuatu. Dimana belum ada deal politik yang aman bahwa kasus-kasus besar kejayaan Partai Demokrat berkuasa di Republik Indonesia tidak akan dibongkar lagi. Salah satu yang cukup menarik kata Arief adalah kasus mega proyek Hambalang yang telah menjebloskan beberapa elite partai yang tengah dipimpin oleh SBY Itu.
“Maklum belum clear jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi, kayak kasus korupsi proyek Hambalang,” terang Poyuono.
Terlebih lagi dalam narasi yang digelorakan, Joko Widodo yang saat ini masih menjadi Presiden dan dalam kapasitasnya sebagai Calon Presiden 2019 itu juga sangat keras untuk menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekali lagi, Arief Poyuono pun menuding Jokowi tidak juga menjamin kasus-kasus besar era kejayaan SBY itu diamankan.
“Tapi saya yakin Kangmas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin kalau keluarga SBY nggak akan diproses hukum oleh KPK ya,” pungkasnya.
Perlu diketahui, bahwa Partai Demokrat memang sering kali keras kepada koalisi maupun kepada Capres Prabowo Subianto secara langsung.
Betapa tidak, pada awal-awal pencalonan lalu Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief sampai menuding Prabowo adalah Jenderal Kardus. Hal ini juga ketika tengah ramai kasus bagi-bagi uang Rp500 miliar kepada masing-masing partai politik agar mereka menyetujui pencapresan Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. Dua partai yang ramai disebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Walaupun perihal itu Cawapres Sandi pun sudah membantahnya.
Dan yang baru-baru ini kritikan pedas Partai Demokrat kepada koalisi Indonesia Adil Makmur itu juga dilontarkan oleh orang yang sama yakni Andi Arief. Dimana ada pihak yang disebut sebagai “Setan Gundul” sedang mempengaruhi Prabowo Subianto, bahkan sampai menjerumuskan untuk mengklaim kemenangan sebelum keputusan resmi dari KPU keluar.
Kemudian dari “Setan Gundul” itulah, Andi Arief menyebutkan bahwa klaim kemenangan Prabowo-Sandi sebesar 62 persen hingga membuat Prabowo sujur Syukur di depan kediamannya di Kertanegara itu terjadi.
[]
