Inisiatifnews – Pengamat politik dari President University Muhammad AS Hikam bahwa munculnya petisi online Stop Ijin FPI di Change.org adalah hak masyarakat untuk menyampaikan suaranya secara elegan.
“Mendukung petisi, tentu saja adalah merupakan hak para warganegara dalam melaksanakan aspirasi politiknya. Sejauh isi petisi tersebut tak melanggar konstitusi dan UU lain yang berlaku, saya kira sah,” kata Hikam, Rabu (8/5/2019).
Bahkan jika dilihat dari sisi yang lain, Hikam memandang bahwa petisi tersebut justru merupakan salah satu cara masyarakat untuk memberikan respon bagaimana FPI berkiprah di tengah masyarakat.
Seharusnya menurut Hikam, petisi tersebut bisa jadi bahan bagi ormas yang dinahkodai oleh Habib Muhammad Rizieq bin Shihab itu untuk melakukan evaluasi diri.
“Bahkan dalam konteks politik nasional, fenomena petisi menolak perpanjangan izin FPI bisa dianggap sebagai sebuah kritik kepada ormas tersebut terkait dengan reputasi dan kredibilitasnya di dalam kehidupan masyarakat dan politik di negeri ini,” ujarnya.
Hanya saja, petisi tersebut kata Hikam tidak bisa menjadi alat penentu apakah perpangan ijin pendirian organisasi FPI akan dilanjutkan atau tidak. Karena sejatinya, seluruh administrasi negara itu kembali menjadi ranah kebijakan dari pemerintah yang mengeluarkan ijin.
“Terpulang kepada aparat hukum yang berwenang apakah petisi tersebut akan mendapat perhatian dan atau menjadi bahan pertimbangan,” terangnya.
Betapapun itu, mantan menteri di era Gus Dur itu menilai bahwa masyarakat sudah memberikan penilaiannya terhadap organisasi tersebut.
“Yang jelas, warganegara sudah menyampaikan aspirasinya secara damai dan demokratis,” tutupnya.
Perlu diketahui bahwa seorang netizen atasnama Ira Bisyir mengunggah petisi yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Petisi yang diberi judul “Stop Ijin FPI” itu kini sudah berhasil mengumpulkan sekitar 167.635 dan tampaknya akan terus bertambah.
[RED]
