Inisiatifnews – Founder Pancasilapedia, Syaiful Arif menilai bahwa baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto tidak begitu serius dalam mengentaskan masalah penanaman dan penguatan ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia.
Hal ini disampaikan Arif ketika mendengarkan pemaparan kedua Calon Presiden itu saat melakukan debat keempat yang membahas salah satunya adalah persoalan ideologi.
“Cukupkah gagasan para capres ini? Masih jauh dari cukup, dan menggambarkan ketidakseriusan para tokoh politik,” kata Arif dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Minggu (31/3/2019).
Kritikan Penerapan Pancasila Ala Jokowi
Menurut Syaiful Arif, ada beberapa alasan mengapa dirinya menilai kedua Capres tersebut tidak serius dalam gagasan Pancasila. Pertama, penguatan Pancasila secara digital sejatinya memerlukan kajian serius terutama pada ranah filosofisnya.
Sebab menurut Arif, media sosial yang tidak menyediakan ruang refleksi dan edukasi, tidak bisa dijadikan media utama penguatan ideologi.
Ideologi itu merupakan diskursus intelektual. Ia berisi teori-teori ilmiah yang tidak bisa langsung “dicairkan”, diturunkan kadar intelektualnya, demi menggapai pemahaman generasi milenial yang memang mengidap virus “malas baca” apalagi di era kaum milenial ini keterbukaan akses internet dan penggunaan gadget semakin tinggi.
“Bukankah kecanduan media sosial kita dibarengi dengan minat baca buku yang sangat rendah? Bukankah justru media sosial itu yang membuat generasi muda kita jauh dari eksplorasi intelektual yang memang menjadi sifat dasar dari ideologi?,” kata Syaful Arif.
Syaiful Arif menegaskan, Pancasila digali oleh Bung Karno dari pergulatannya dengan ideologi-ideologi besar dunia, sejak nasionalisme, Islamisme, humanisme, demokrasi sosial, hingga sosialisme.
Menyederhanakan penguatan Pancasila hanya sebatas “memoles cara penyampaiannya” yang sibernetik itu jelas-jelas memberangus kedalaman perdebatan ideologi, menjadi sebatas teknik pembuatan “meme”, vlog, dan postingan di Facebook.
Syaiful Arif mengatakan, ini memang terkait dengan penguatan kembali Pancasila di era Presiden Jokowi yang tidak jelas blue print-nya. Berbeda dengan era Presiden Soekarno dengan Manifesto Politik (Manipol)-Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK) dan Soeharto dengan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).
“Meskipun kedua program ini rawan kritik, tapi sangat jelas landasan konseptualnya, dan strategi pendidikannya,” kata Syaiful Arif.
Kritikan Penerapan Pancasila Ala Prabowo
Tidak hanya Jokowi saja, Prabowo juga dianggap memiliki tingkat concern terhadap Pancasila yang tidak terlalu tinggi. Dilihat dari penerapan Pancasila yang tanpa menggunakan pendekatan indoktrinasi tapi menggunakan pendekatan edukasi atau pendidikan. Namun hanya sebatas penerapan di pendidikan formal saja.
“Apakah artinya pendidikan tentang dasar negara tidak penting? Sedangkan pemulihan pendidikan ini di Perguruan Tinggi sudah terjadi, namun tanpa reformulasi konsepsi Pancasila yang terdepan, mengaliri zaman yang telah berubah,” kata Syaiful Arif.
Justru menurut Arif, wacana Prabowo tersebut hanya akan mengulang kegagalan dari program P-4 dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam pendidikan di era Orde Baru.
Terkait dengan itu, Arif yang juga pengamat politik muda tersebut memiliki saran agar reformulasi konsepsi kepancasilaan agar dilakukan terlebih dahulu.
[RED]
