Pengamat Intelijen: Hoaks dan Isu SARA Serang 01 dan 02

Stanislaus Riyanta
Stanislaus Riyanta bersama ; Staf Ahli Sekjen Kementerian Kominfo Hendrasmo, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Budi Setiawan dan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Hoaks menjelang Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019 mendatang dinilai sudah semakin masig dan merata bagi kedua pasangan calon baik menyerang pasangan Jokowi-Maruf maupun kepada Prabowo-Sandi.

Tak hanya hoaks saja, bahkan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu juga rentan diserang dengan isu fundamental yakni Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Bacaan Lainnya

Hal ini seperti yang disampaikan oleh pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta dalam diskusi yang mengusung tema ‘Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan Hoax pada Pemilu 2019’ di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

“Seperti halnya di Karawang dan Banyuwangi. Yang diserang bukan hanya paslon 01 saja, tapi paslon 02 juga diserang. Artinya hoajs yang menyerang dua belah kubu. Masalahnya 2 kubu ini juga diserang dengan isu SARA,” kata Stanislaus, Sabtu (16/3/2019).

Selain itu, dirinya juga berpendapat bahwa hoaks sebenarnya persoalan lama. Namun, saat ini pergerakannya lebih masif karena adanya peran sosial media.

Tak hanya itu, penyebaran hoaks memiliki tiga distribusi. Pertama, penggalangan masa yakni tujuannya melakukan kampanye. Kedua, propaganda menyampaikan berita negatif dan agitasi.

“Konflik sosial dan kampanye sangat dimungkinkan terjadi. Jika hoaks dibiarkan dan masyarakat tidak sadar, maka potensi konflik akan terjadi. Apalagi jika hasil pemilu besok marginnya tipis sehingga hoaks untuk menimbulkan konflik sosial agar bisa mendelegitimasi hasil pemilu,” terangnya.

Bahkan ia juga menyinggung beberapa tokoh yang ikut menyebarkan hoaks, namun ingin selesai persoalan dengan sekedar meminta maaf ketika hoaksnya terbukti. Kondisi ini menueut Stanislaus harus disikapi juga dengan tegas oleh aparat Kepolisian sehingga hoaks tidak mudah masif.

“Ada tuduhan tebang pilih termasuk pada tokoh-tokoh penting, ketika hoaksnya salah dengan enaknya dia minta maaf. Tapi kalau yang lalukan hoaks adalah orang-orang kecil biasanya diprosesnya cepat. Ini tuduhan tapi perlu diantisipasi oleh kepolisan,” sebutnya.

“Kalau hoaks meresahkan jelas harus ditindak tegas,” imbuhnya.

Stanislaus juga meminta kepada semua pihak khususnya para elite dan capres-cawapres serta caleg yang ikut berkontestasi dalam Pemilu 2019, agar bisa menggunakan konten-konten yang positif dalam berkampanye. Pun harus menunjukkan kelemahan lawan dalam konteksnya kampanye positif, Stanislaus menganggap hal itu masih dapat ditolerir selama bukti-buktinya disertakan.

Namun ketika tujuannya hanya untuk memperburuk lawan apalagi sampai fitnah, ini yang tidak bisa dibenarkan.

“Lakukan kampanye dengan baik. Boleh melakukan kampanye negatif selama ada bukti dan kebenarannya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk merusak maka ini tidak fair. Pemilu yang penting adalah prosesnya benar dan tidak ada para pendompleng,” tutup Stanislaus.

[NOE]