Inisiatifnews – Akademisi dari President University, Muhammad A.S Hikam menilai bahwa tindakan penyimpangan yakni perilaku koruptif di kalangan Kementerian Agama sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan, bahkan ia menilai jika diumpamakan sebagai penyakit kanker, maka korupsi di Kementerian yang saat ini dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu sudah memasuki stadium 4.
Betapa tidak, ia juga mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Kementerian Agama tidak hanya menyeret nama-nama pejabat di internal mereka saja, bahkan sudah melibatkan pihak luar termasuk politisi seperti halnya yang terjadi dalam kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama yang menyeret Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy itu.
“Naga-naganya korupsi di Kementerian tersebut sudah begitu akut, ibarat kanker stadium 3 atau 4. Bukan hanya yang di pusat, tetapi menggurita sampai di lapis terbawah. Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh oknum di lembaga tersebut, tetapi sudah berkolusi dengan para politisi dan parpol,” kata A.S Hikam dalam siaran tertulisnya yang diterima Inisiatifnews.com, Minggu (17/3/2019).
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya sangat mengamini apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mohammad Mahfud MD, dimana praktik korupsi yang menyeret nama besar Romi (panggilan akrab Romahurmuziy) membuktikan bahwa Kementerian Agama tidak mampu berbuat banyak terhadap perilaku koruptif di jajarannya.
“Saya cenderung untuk percaya kepada Prof MMD (Mahfud MD -red). Mengerikan jika Pak Jokowi tak segera membabat habis praktik lancung di lembaga Negara yang ditugasi mengurus persoalan bangsa terkait dengan kehidupan beragama dan ummat beragama itu,” ujarnya.
Menurut mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional itu, bahwa kasus Romi bisa menjadi pintu masuk pemberedelan berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di jajaran Kementerian Agama baik dari pusat sampai di daerah.
“Skandal OTT (operasi tangkap tangan -red) Romi adalah indikasi yang bisa dijadikan landasan pemeriksaan tuntas. Saya tidak percaya bahwa kasus ini akan hanya berpengaruh kepada PPP dan Ketumnya saja, tetapi akan berdampak kepada citra Pemerintah Pak Jokowi,” pungkasnya.
Terakhir, pengamat politik senior ini pun mengingatkan kepada koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf agar tidak hanya sibuk melakukan kontrol politik demi memisahkan bahwa perilaku Romi tersebut tidak berkaitan dengan koalisi semata, melainkan bisa lebih dari itu agar perjuangan untuk mengkampanyekan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 tidak sia-sia.
“Jika kubu 01 hanya sibuk melakukan manajemen kontrol politik dengan berusaha memisahkan kasus tipikor Romi dengan kampanya Pilpres Pak Jokowi, maka akan sia-sia belaka. Malah berpotensi backlash dari kubu lawan,” tuturnya.
“Saya kira harus ada semacam ‘political delinking & disengagement’ terhadap Romi oleh PPP, Pak Jokowi dan parpol pendukung paslon 01,” tutup AS Hikam.
[IBN]
