Mahfud MD Tegaskan Pemilu 2019 Sudah Sangat Bermartabat

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menilai, proses pemilu saat ini sudah berjalan baik. Apalagi keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu diakuinya sangat independen sehingga membuat pemilu menjadi lebih bermartabat.

“Pemilu saya kira sudah bermartabat. Negara sudah menyediakan instrumen yang lengkap. Kita punya KPU. Ini lembaga independen dan tidak didikte pemerintah,” kata Mahfud MD di Grand Launching Inisiatifnews.com, Jl Kramat VI Nomor 18, Kenari, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Hadir dalam diskusi ini, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Direktur Perludem Titi Anggraini.

Mahfud pun membandingkan pemilu pasca reformasi dengan sebelum reformasi. Di mana perbedaannya sangat mencolok. Pemilu sebelum reformasi, tepatnya saat Orde Baru, rakyat tidak akan bisa menentukan siapa Presiden mereka lantaran seluruhnya sudah diatur oleh pemerintah agar petahana agar tetap terpilih kembali. Transparansi proses pemilu masa otoritarian Pesiden Soeharto juga penuh catatan.

“Dulu jaman Orde Baru ada Lembaga Pemilihan Umum (LPU), pengawasnya Kejaksaan Agung, tidak ada survei, hasil pemilu sudah diketahui karena diatur penguasa. Protes kemana? Berani protes, hilang,” sebut Mahfud.

Berbeda jauh, saat ini, lanjut Mahfud, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu, negara dan pemerintah sudah sudah menyediakan kanal dan platform untuk menyelesaikan sengketa. “Sekarang sudah bebas. Kalau tak puas, ada Bawaslu ada DKPP. Ada Mahkamah. DPR dibatalkan bisa di MK. Dulu Agung Laksono, coba dibuka, pernah dibatalkan MK,” urainya.

Karenanya, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menilai tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menyalurkan hak suaranya dan ikut berpartisipasi dalam upaya memilih calon pemimpin terbaik.

Terlepas ada kekurangan, namun secara umum, eks Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menilai, penyelenggaraan Pemilu saat ini sudah semakin baik.

“Tapi selalu selalu saja orang mencurigai. Apakah tidak ada kecurangan? Ada memang. Tetapi dulu kecurangannya vertikal dari atas. Sekarang kecurangannya horizontal. Kemudian soal isu penyedoatan suara. Ada suara disedot. Lewat mana? Itu saya pikir tak mungkin. KPU ngitungnya manual. Sudah beda jauh dengan Orde Baru. Dokumennya transparan ditandatangani. Instrumen kelembagaannya tersedia. Percayalah, sekarang jauh lebih baik dan demokratis, terlepas dengan berbagai kekurangannya,” pungkas Mahfud.

[FAQ/IBN]