Ketua KPU: Pemilu Harus Transparan dan Berintegritas

Inisiatifnews – Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan bahwa pemilu dapat dikatakan sukses ketika dalam proses dan hasilnya dapat berjalan secara transparan dan berintegritas.

“Pemilu harus transparan dan berintegritas. Semua komponen penting penyelenggaraan pemilu harus transparan dan integritas,” kata Arief dalam diskusi media berjudul “Menuju Pemilu Bermartabat” yang digelar oleh Inisiatifnews.com bersama dengan MMD Initiative di Jakarta Pusat, Kamis (14/2019).

Semua komponen penyelenggaraan pemilu yang dimaksud Arief termasuk juga dari sisi penyelenggara pemilunya, dan salah satunya adalah KPU.

Menurut Arief, publik bisa menilai apakah KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah pantas mendapatkan predikat sebagai lembaga yang transparan atau tidak. Dan menurutnya, KPU sejauh ini sudah sangat berusaha untuk menjadi lembaga yang sangat transparan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilu khususnya di Pemilu 2019 ini.

“Mulai dari regulasinya bagaimana apakah sudah transparan atau belum, dan publik bisa mengaksesnya di situs jdih.kpu.go.id,” terangnya.

Selain tentang regulasi, transparansi yang disajikan oleh KPU menurut Arief adalah soal informasi para peserta pemilu. Melalui aplikasi atau website lembaganya, Arief memastikan seluruh informasi peserta pemilu hingga daftar pemilih pun dapat dilihat secara gamblang.

“Penetapan peserta pemilu ada informasi yang lengkap, dia benar layak atau enggak layak menjadi peserta pemilu ada semua,” jelasnya.

“Kemudian pemutakhiran data pemilih. Bapak ibu bisa cek via gadget apakah sudah terdaftar sebagai DPT (daftar pemilih tetap -red) atau belum,” imbuhnya,

Bahkan melalui aplikasi yang disediakan, Arief pun mengatakan siapapun bisa langsung melaporkan jika ada tindakan atau apapun yang menjadi kategori pelanggaran pemilu kepada KPU.

“Anda bisa lapor jika ada pelanggaran via web, bahkan bukan hanya DPT bapak ibu saja, tapi DPT orang lain juga bisa dicek keabsahannya termasuk masalah logistik,” paparnya.

“Saya pikir KPU sediakan alat kontrol yang cukup banyak,” imbuh Arief.

Selain persoalan transparansi, Arief Budiman juga menegaskan jika penyelenggara pemilu harus berintegritas. Dan dalam persoalan ini publik bisa menilai sendiri apakah para petugas KPU baik dari pusat sampai daerah memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Dan sejauh ini, Arief mengatakan jika pihaknya sangat berintegritas termasuk petugas di daerah yang telah direkrut diupayakan adalah orang-orang yang memiliki integritas yang sangat baik.

“Penyelenggaranya sudah betintegritas atau belum. Rekrutmennya kita sangat ketat karena tidak hanya berkualitas tapi juga berintegritas,” papar Arief.

Apalagi pejabat KPU baik dari provinsi hingga Kabupaten/Kota pun direkrut oleh KPU Pusat secara langsung. Arief menegaskan bahwa pihaknya sudah sangat berhati-hati dalam menjaring petugas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pun jika ada yang bertindak di luar batas kewenangannya, ia pun meminta partisipasi publik untuk bisa melaporkannya kepada KPU pusat. Hal ini ditegaskan Arief bahwa orang-orang yang bertugas menyelenggarakan pemilu adalah anak-anak bangsa yang terbaik.

“Kami ingin orang-orang baik yang bertugas penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arief juga menyampaikan bahwa transparansi dan integritas tidak hanya bertumpu pada para penyelenggara pemilu saja agar pemilu dapat berjalan secara bermartabat. Karena transparansi dan integritas juga harus dimiliki oleh para peserta pemilu.

“Pemilu bermartabat kuncinya adalah transparansi dan integritas. Dan tahap ketiga selanjutnya adalah quality,” tutup Arief.

[NOE]