Romo Benny: Pilih Menteri Yang Bisa Aktualisasikan Nilai Pancasila

Inisiatifnews – Usai penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), susunan kabinet Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ramai diperbincangkan. Presiden terpilih Jokowi diminta berhati-hati memilih jajaran pembantunya.

Presiden Jokowi diminta mencari figur yang mampu mengimplementasikan Pancasila dalam setiap kebijakannya. “Tantangan ke depan untuk presiden terpilih adalah harus mampu mengolah keragaman dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila harus menjadi acuan kebijakan publik dalam mewujudkan keadilan sosial,” imbau Romo Benny Susetyo dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), RI kepada Inisiatifnews di Jakarta, Selasa (02/07/2019).

Nilai-nilai Pancasila, kata Romo Benny, harus menjadi acuan dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, agar jangan lagi ada penyimpangan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Karenanya, dibutuhkan jajaran menteri yang memiliki kemampuan dan bisa mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik.

Selain itu, Romo Benny mengingatkan, jajaran menteri yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang jelas dan teruji sehingga dapat mengawal berbagai program Presiden Jokowi.

“Terutama memiliki keutamaan yakni keutaman moral, bersih dalam tata kelola pemerintahan, memiliki rekam jejak yang tidak bersangkut kasus korupsi dan HAM dan terlibat organisasi yang berindikasi radikal,” tandas Rohaniawan Katolik Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) ini.

Menteri-menteri ke depan, tambah Romo Benny, harus dapat menjawab berbagai masalah ekonomi yang menjadi persoalan global dan berdampak ke Indonesia. “Figur yang bekerja memiliki kecakapan dalam inovasi dan membangun sinergitas dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar Presiden Jokowi benar-benar memeriksa calon-calon menteri yang akan mengurus berbagai bidang ekonomi, agar tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dan kebijakan Presiden Jokowi sendiri.

Pancasila wajib menjadi patokan dalam mengurus ekonomi Indonesia. “Ideologi Pancasila lah yang memberikan arah kebijakan dalam tata kelola pemerintahan,” ingatnya. (FMM)