Soal People Power, Mahfud MD : Tak Terima Hasil Pemilu, Pergi Ke MK

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Mahfud MD menyatakan, pernyataan eks Ketua MPR mengenai people power perlu ditanggapi dari berbagai sisi.

Pertama, harus dilihat bahwa Amien Rais adalah politisi dan bagian dari pihak yang sedang mempertarungkan hal besar, yaitu pemilihan presiden (Pilpres). Amien boleh saja mengingatkan potensi kecurangan sebelum Pemilu. Artinya, sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti responsif terhadap pihak yang khawatir ada kecurangan itu.

“Ditanggapi sebagai sikap dari orang yang sedang melakukan pertarungan politik, wajar ada kekhawatiran kecurangan. KPU harus responsif terhadap kekhawatiran orang,” kata Mahfud di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, Senin (01/04/2019).

Kekhawatiran Amien salah satunya lewat isu “gendruwo” di Hotel Borobudur. Istilah gendruwo itu maksudnya kekhawatiran kecurangan-kecurangan penghitungan gelap.

Namun, dia menyebut kekhawatiran itu kurang mendasar. Karena sejak 2014, KPU tidak lagi menghitung suara di Borobudur. Tapi Mahfud kembali menyebut peringatan Amien tersebut patut juga diapresiasi.

“Jadi Pak Amien sudah menyampaikan sekarang itu betul juga. Meski itu tidak benar soal Borobudur dan sebagainya. Tapi ini harus dilihat, agar KPU profesional dan berhati-hati,” terangnya.

Nah, soal ancaman melakukan gerakan people power jika ada kecurangan, Mahfud menilai ini agak berlebihan. Sebab, sudah ada instrumen hukum dan lembaga yang tersedia untuk menyidangkan sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menurut saya itu agak berlebihan, karena pemikiran seperti itu berangkat dari kecurigaan saja, KPU akan curang,” kata Mahfud.

Padahal, berdasarkan instrumen-instrumen hukum dan kelembagaan yang ada, hampir tidak mungkin penyelenggara berbuat curang. Justru yang berpotensi melakukan kecurangan justru para kontestan.

“Biasanya yang curang itu kan, kalau dalam pengalaman saya sebagai hakim MK, yang curang itu pesertanya di tingkat bawah, dan itu silang sebenarnya. Contohnya yang curang di Kudus, satunya di Surabaya, satunya di Manado. Kecurangan silang biasanya dilakukan oleh kontestan-kontestan untuk perubahan suara, dan itu tidak signifikan,” paparnya.

Dia kembali mengimbau KPU benar-benar menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil. Agar apa yang disebut gerakan rakyat atau ancaman people power Amien Rais itu tidak benar-benar terjadi.

“Jadi KPU harus menjelaskan seluruh prosesnya, dan terbuka, dan tetap mengikuti cara perhitungan manual. Manual itu artinya perhitungan tidak memakai komputer, tetapi seperti yang selama ini dilakukan, melalui berita acara dan ditandatangani oleh semua kontestan, itu lebih aman.

“Isu katanya bisa disedot suaranya lewat program komputer, selama ini pun tidak pernah dihitung lewat komputer, komputer itu hanya informasi. Sedangkan yang asli, penetapannya tetap melalui pertemuan lengkap, lalu dihitung bersama dan ditandatangani bersama, yang keberatan bisa mengajukan di situ, yang tidak terima misal keberatannya ditolak, bisa ke MK. Jadi sudah ada instrumen hukum dan kelembagaan untuk menghindari kekerasan-kekerasan politik,” lanjutnya.

KPU juga jangan takut dengan berbagai ancaman. “Karena semakin KPU takut semakin tidak profesional. Jadi profesional saja nanti rakyat akan bersama-sama mendukungnya asalkan memang betul-betul profesional,” imbuhnya.

Yang paling penting, Mahfud juga meminta agar para peserta Pemilu bersikap sportif dan fair serta menerima hasil akhir nanti.

“Siap menerima kemenangan dan kekalahan, tidak usah pakai ancam mengancam. Karena ini negara kita juga, jangan sampai kita semuanya menyesal kalau sudah terjadi sesuatu yang tak bisa dikendalikan,” imbaunya.

[FM]