Peneliti SMRC: Approval Ratting Merosot, Prabowo Tidak Lagi Miliki Legitimasi Publik

Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad membenarkan, angka approval rating dari Presiden Prabowo memang terus merosot. Padahal, ia mengingatkan, approval ratting memiliki makna ketersetujuan publik atas kinerja atau program-program dari pemerintah.

“Nah, yang sekarang memberikan approval terhadap kinerja Pak Prabowo itu tinggal 44,5 persen. Artinya, sebagian besar orang tidak, apa namanya, sebagian besar warga sebenarnya tidak lagi memberikan dukungan terhadap kinerja atau terhadap apa yang dilakukan oleh presiden. Ini sangat rendah, yang ini sebenarnya menunjukkan pertama soal legitimasi,” kata Saidiman kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (29/10/2026).

Artinya, ia menerangkan, itu menggambarkan legitimasi Presiden Prabowo di mata publik. Jika merujuk survei terbaru SMRC, angka yang ada sudah mengartikan lebih dari 50 persen orang tidak lagi setuju atas apa yang dilakukan Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan, approval ratting ini merupakan alat yang dipakai untuk melihat apa pemerintahan yang ada demokratis dan masih memiliki legitimasi atau tidak. Sebab, Saidiman menekankan, ciri utama pemerintahan demokrasi mendapatkan dukungan rakyat.

Saidiman menyampaikan, Presiden Prabowo memerintah karena diminta mayoritas publik. Maka, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, menjalankan program-program, semua membutuhkan legitimasi publik yang angkanya memang bisa naik dan bisa turun.

“Kita menemukan sekarang bahwa dukungannya sudah sangat merosot dan di bawah 50 persen, itu artinya kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak lagi punya legitimasi publik. Itu implikasinya dari apa yang kita temukan sekarang,” ujar Saidiman.

Saidiman menyampaikan, salah satu yang menyebabkan tingkat approval ratting publik atas kinerja Presiden Prabowo merosot tidak lain karena evaluasi publik terhadap bidang ekonomi. Lalu, evaluasi terhadap kondisi politik dan atas penegakan hukum.

Bahkan, lanjut Saidiman, evaluasi publik terhadap pelaksanaan dua program utama pemerintah, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, itu juga sangat rendah dan sangat negatif. Semua itu menyumbang pandangan publik yang tidak puas.

“Kenapa kemudian publik melihat pemerintahan ini tidak berkinerja baik? Kenapa kemudian publik tidak puas dengan kinerja presiden sejauh ini? Karena itu, ini benar-benar refleksi dari keadaan di lapangan. Kalau sekarang muncul demonstrasi-demonstrasi, menurut saya itu adalah bagian yang memang seharusnya terjadi. Mereka tidak puas dengan keadaan, melihat pemerintah juga tidak melakukan yang cukup signifikan, misal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada,” kata Saidiman.

Sayangnya, lanjut Saidiman, itu ditambah tradisi buruk Presiden Prabowo setiap kali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sebab, sebanyak 7 kali reshuffel dalam 2 tahun pemerintahan, banyak pula yang terjadi ternyata sekadar pemindahan tempat.

Maka itu, jika reshuffle disebut sebagai respons pemerintah atas suara dari publik, yang diinginkan dari publik sebenarnya perubahan yang fundamental. Misalnya, soal postur kabinet yang sangat gemuk, walaupun terus mengumbar janji soal efisiensi.

“Tapi, hari pertama pemerintahan dimulai dengan mengangkat begitu banyak orang menjadi pembantu-pembantu presiden, dan itu sampai sekarang tidak dihentikan pola semacam itu. Terakhir, ada Wantimpres yang awalnya 9 orang menjadi 26 orang dan seterusnya, dan itu terus berlanjut. Jadi, yang fundamental itu tidak diselesaikan. Karena itu, wajar kalau publik itu resah dengan pemerintahan,” ujar Saidiman. (WS05)