Mahfud MD Pertanyakan Fungsi DPR dan Janji Presiden Bentuk 300 Fakultas Kedokteran

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengkritisi orang-orang di lingkaran Presiden yang seakan melaksanakan apa saja yang diinginkan Prabowo tanpa mengkritisi hal-hal yang salah. Termasuk, tiba-tiba membentuk Universitas Republik Indonesia (URI).

“Paling kasihan kalau saya Purbaya, harus menjelaskan uangnya dari mana, belum ada penjelasan tentang anggaran. Kan sebelum membentuk lembaga harus ada nomenklaturnya dulu, di APBN nomenklaturnya apa? Tidak ada URI. Lalu, tiba-tiba suruh buat, pusing ke Menteri Keuangan,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (28/07/2026).

Seperti saat dirinya menjadi Menkopolhukam, ia memahami, Menkeu tentu tidak boleh menyatakan Presiden salah, sehingga Presiden harus hati-hati. Mahfud berpendapat, sebagai pembantu Presiden, menteri-menteri lebih baik mundur daripada menyalahkan.

“Kalau di dalam, saya paham, tidak bisa mengkritik. Tapi, apa salahnya Presiden menjelaskan, tolong garap ini baru keluarkan itu. Ada studi layak dulu, fakultasnya apa, kebutuhan masyarakatnya, bagaimana tanahnya, itu harus sudah disertifikatkan. Ini tiba-tiba URI, lalu tidak jelas, rektornya ditnaya semakin tidak jelas. Ini pakai berbasis LAN, lalu membentuk mulai dari SD, SMP, itu bagaimana universitas,” ujar Mahfud.

Bagi Mahfud, memang bukan pembantu-pembantu Presiden yang diharapkan bisa memberi kritik, tapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memang bertugas mengawasi. Ketika ada kekeliruan yang dilakukan Presiden, DPR seharusnya yang harus mengingatkan.

Sedangkan, lanjut Mahfud, menteri-menteri itu merupakan wakil dari Pemerintah, wakil dari keinginan Presiden. Ia menyayangkan, selama hampir dua tahun terakhir pemerintahan Prabowo, DPR malah kerap mencari alasan pembenar untuk Presiden.

“Kalau kita lihat DPR-nya mencari alasan-alasan pembenar sesudah terjadi. Kan dulu ingat waktu mobil Mahindra, DPR reaksi pertamanya tidak benar, sesudah itu tiba-tiba mobilnya datang malah membenarkan. Ini sama, DPR sekarang ada yang protes URI itu apa, tidak pernah dibicarakan, DPR panggil dong, mereka sejajar dengan Presiden secara institusional, jangan tunduk-tunduk begitu saja, ini menyangkut hak rakyat,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan, kita sudah memilih demokrasi untuk Indonesia, sehingga rakyat harus diberikan kebebasan untuk mengkritik sebagai wujud cinta kepada negara. Ia turut merespons pihak-pihak yang sibuk mengkritik istilah cinta kepada negara.

“Kemarin ada orang mengatakan, itu salah secara terminologi kalau mengatakan cinta negara, yang benar cinta negeri, karena negeri itu Tanah Air. Kenapa cinta negara? Kita cinta Tanah Air sebagai NKRI, negara dengan seluruh sistemnya, legislatif, eksekutif, yudikatif-nya, sistem peradilannya kita cintai. Jadi, tidak apa-apa bilang cinta negara, kita ini cinta NKRI, makanya mengingatkan,” ujar Mahfud.

Ia mengingatkan, Presiden Prabowo sudah memiliki janji membangun 300 fakultas kedokteran yang sampai hari ini belum terdengar kabarnya. Padahal, Mahfud menyebut, untuk periode 5 tahun setidaknya setiap tahun harus sudah 80 fakultas berdiri.

“Taruhlah mau 2 periode, 10 tahun, berarti setiap tahun itu 40 fakultas kedokteran. Sekarang apa muncul” Ini sudah 2 tahun, itulah terlalu spontan begitu, URI ini nanti apa dijadikan 300 fakultas kedokteran semua, kalau kedokteran semua 300 namanya bukan universitas, sekolah tinggi, sekolah tinggi satu bidang, kalau universitas itu harus 6 scientific, 4 social,” kata Mahfud. (WS05)