Cegah Praktik Penyelundupan, Pemerintah Perkuat Sinergi antar Lembaga

Cegah praktik penyelundupan di tanah air, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan perkuat sinergi berkelanjutan antar Kementerian/Lembaga.

“Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan berkerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangan resminya, Jumat (1/8/2025).

Menurut Menko Polkam, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dalam penindakan penyelundupan yang kompleks dan terorganisir. “Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas,” ungkapnya.

Diketahui bersama bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan Penutupan Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan. Dalam acara tersebut, dipaparkan hasil Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, dengan total 16 penindakan terhadap upaya penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas bahan pokok

Salah satu penindakan menonjol adalah penggagalan penyelundupan 2 ton sabu oleh MV Sea Dragon Tarawa, yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp15 triliun dan mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap 51 juta jiwa masyarakat.

“Saya juga mengapresiasi hal tersebut yang telah membuktikan kinerja dari Desk Pencegahan dan Penyelundupan selama ini dalam memberantas penyelundupan dan menegakan hukum serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan maritim yang kuat dan strategis,” terangnya. (Polkam/FQ06)