Pakar hukum tata negara, Mahfud MD berpendapat, kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk, akan menyelesaikan semua pelaku-pelaku utama. Tapi, ia merasa, kasus itu tidak akan mengungkap sampai ke akarnya.
“Itu nanti kesimpulannya bahwa itu ya makar, tapi yang memerintahkan tidak diungkap, hanya unsur-unsurnya mungkin yang diungkap,” kata Mahfud saat menjadi tamu di podcast Close The Door di YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (11/11/2026).
Ia mengingatkan, dalam hukum pidana memang ada unsur-unsur delik yang menentukan seseorang itu bisa dijerat, apalagi dihukum. Apalagi, Mahfud menekankan, ketika pelaku-pelaku utama tidak menyebut penerima manfaat dan tidak digali lebih lanjut.
Namun, ia berharap, polisi bisa mencari dan mengungkap siapa end user atau orang-orang yang memerintahkan atau menerima manfaat dari proyek penyadapan tersebut. Mahfud menegaskan, itu penting dilakukan agar budaya jujur kembali ke Indonesia.
“Biar negara ini diselenggarakan dengan jujur, jangan menyembunyikan orang dengan alasan apapun yang misalnya mengambil manfaat dari proyek penyadapan ini, kan bisa. Kalau tidak sampai ke akar-akarnya, dia bisa bentuk pohon-pohon baru, kan bisa kan, kalau ini masih tumbuh lagi, tumbuh lagi. Harus sampai ke akar-akarnya dibongkar,” ujar Mahfud.
Meski begitu, ia merasa, semua itu tergantung seperti apa visi Presiden Prabowo dalam melihat dampak dari pengungkapan kasus itu terhadap stabilitas nasional. Bagi Mahfud, pengungkapan sampai ke akar dari kasus ini malah akan memberikan manfaat.
Apalagi, Mahfud menyebut, di antara catatan-catatan hitam yang ada selama ini, kasus penyadapan Kapolri kepada Presiden ini kejahatan paling buruk sepanjang sejarah Polri. Karenanya, ia menekankan, apa yang dilakukan LIstyo dkk ini makar.
“Ini paling jahat, nomor satu, baru di dunia ada Kapolri nyadap Presidennya. Kalau ditanya kenapa kamu nyadap? Mau melindungi Presiden? Itu jawaban bodoh dan kalau percaya itu bodoh juga. Mau melindungi Presiden nyadap Presiden tidak masuk akal,” kata Mahfud.
Mahfud turut membantah kekhawatiran kalau akan terjadi kaos jika kasus ini nanti akan dibongkar sampai ke akarnya. Artinya, polisi tidak akan berhenti mengungkap pelaku utama, tapi juga mengungkap siapa pemberi perintah atau penerima manfaat.
“Feeling saya tidak, feeling saya tidak. Sampai kaos tidak, mungkin akan terjadi pergolakan, kaos mungkin kecil-kecil lah, biasa terjadi. Orang membersihkan rumah kadang sapunya nabrak pintu, orang melahirkan betapa pun enak tetap ke luar darah. Menyelesaikan ini agar bersih mesti ada sakit-sakitnya, tinggal keberanian negara,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, seberapa banyaknya uang pihak-pihak yang ingin mengacau dan mungkin berada di balik proyek penyadapan ini, lebih banyak lagi uang negara. Bahkan, ia menegaskan, dalam keadaan tertentu negara bisa merampas uang pejahat-penjahat itu.
Mahfud berharap, Indonesia membaik dan itu harus diyakini akan terjadi. Apalagi, ia melihat, pertumbuhan negara dalam sejarah secara linier sebenarnya selalu membaik dari waktu ke waktu, baik secara ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain.
“Mungkin sesudah ini perjalanan menuju baik akan lebih cepat dan kita harus kawal. Hentikan misalnya kerusakan-kerusakan di Polri yang terjadi 10, 15 terakhir atau 11, 12 tahun terakhir ini hentikan agar keadaan menjadi lebih baik agar polisi itu balik lagi, polisi bersama masyarakat, kalau tidak bersama masyarakat akan hancur,” kata Mahfud. (WS05)
