Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menegaskan, tindakan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kelompoknya yang menyadap Presiden Prabowo merupakan makar. Hal itu sudah disampaikannya tanpa perlu menggunakan unsur-unsur delik.
Artinnya, ia menekankan, itu sudah bisa disebut tanpa menunggu unsur-unsur seperti menyandera fisik, menyebabkan pemerintahan tidak berfungsi, dan lain-lain. Mahfud merasa, yang dilakukan Listyo merupakan perlawanan terhadap pemerintah yang sah.
“Kalau yang disadap Presiden dan yang menyadap waktu itu Kapolri, ya berarti makar. Tanya dengan dalil apapun kenapa Anda menyadap Presiden? Kan tidak bisa mengatakan saya ingin menolong Presiden, tidak boleh. Saya ingin menyelamatkan Presiden harus menyadap dia, kenapa tidak minta izin dia atau memberi dia kalau ada sesuatu? Itu sudah pasti makar,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (14/11/2026).
Maka itu, ia menilai, dugaan makar itu bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang mendului. Misalnya, ada upaya-upaya menggagalkan program Presiden seperti MBG, menyebabkan MBG kisruh, atau membuat keributan sampai Presiden dianggap gagal.
Bagi Mahfud, dugaan-dugaan seperti itu dimungkinkan meskipun pelakunya bukan Polri. Tapi, dari penyadapan itu tentu yang menyadap tahu dan bisa membuat kekacauan dari sudut lain. Sebagai mantan hakim, analisa itu memang berangkat dari kecurigaan.
“Hakim itu berangkatnya dari kecurigaan. Kalau ada kasus, siapa yang dicurigai, dan apa maksudnya. Biasanya, hakim, polisi, jaksa, ketika menerima pengaduan langsung curiga ke mana, dikaitkan peristiwa-peristiwa. Kalau begitu masuk akal kalau ini makar. Itu sebabnya, saya langsung bicara makar pada waktu itu dan jangan main-main, saya dengar nanti agar tidak melebar akan terbukti makar, tapi akan berhenti pada orang tertentu. Tapi, kita lihat karena itu masih kontroversi,” ujar Mahfud.
Senada, Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menyebut apa yang terjadi merupakan makar karena yang menjadi objek sadapan merupakan Presiden. Oegro turut menjabarkan pasal-pasal yang mungkin membawa kasus itu dalam dugaan makar.
Pertama, sudah diatur dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 160 KUHP, ia menerangkan, sudah disebutkan unsur-unsur kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.
“Ternyata, sekarang sudah dinyatakan kemarin sama Kabareskrim, ini makar. Berarti, analisa saya dan kawan-kawan, ini tidak jauh dari situ. Setelah menyatakan makar, pasal dikaitkan dengan merampas kemerdekaan. Jadi, yang tadinya saya tidak mengarah ke merampas kemerdekaan, saya coba analisa, berarti mungkin merampas kemerdekaan ini mengganggu supaya presiden ini benar-benar tidak bisa berfungsi. Ditambah lagi Pasal 196, percobaan pemufakatan jahat Pasal 191-194 itu masuk semua,” kata Oegro.
Ia mengungkapkan, ada begitu besar ancaman bahaya jika memang peyadapan dilakukan dalam rangka makar karena Listyo saat itu masih menjabat sebagai Kapolri. Maka itu, Oegro berharap, kasus ini perlu diungkap dalam rangka membersihkan institusi Polri.
Termasuk, Oegro menambahkan, Polri harus bisa mengungkap pihak-pihak yang sudah menjadi penerima manfaat dari tindakan penyadapan yang masuk dugaan makar tersebut. Ia meyakini, tidak mungkin penerima manfaat hanya berhenti di Jenderal Listyo.
“Kan tidak mungkin ini hanya sampai Kapolri Jenderal LSP saja, mungkin penerima manfaat ini yang akan menggunakan tadi. Ini perlu dikembangkan karena Bareskrim sudah membuat laporan polisi dalam bentuk adalah makar. Makar ini harus tetap berarti harus bisa bicara tentang makar secara lengkap, secara luas,” ujar Oegro. (WS05)
