Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan mengingatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dengan legowo.
Sebab, polemik syarat ijazah Wapres sudah terang benderang diperjelas oleh dua putusan lembaga tinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek,” imbau Sopiyan dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Jika berlarut-larut, bangsa ini akan menghabiskan energi untuk polemik yang sudah diputuskan oleh ketetapan hukum. Karenanya, dinamika politik yang berkembang saat ini, menuntut kebesaran hati dan kedewasaan sikap dari para elite politik.
“Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden meupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas,” pesan Sopiyan.
Menanggapi wacana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sopiyan menegaskan langkah hukum tersebut tidak lagi relevan dan justru berisiko memperpanjang kegaduhan politik yang tidak produktif bagi masyarakat.
“Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri,” ujar Sopiyan.
Sopiyan juga menggarisbawahi, legitimasi sejati seorang pemimpin bertumpu pada kepercayaan moral dan penerimaan publik, bukan semata-mata pada pembelaan administratif di ruang sidang.
“Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini,” tegasnya.
Diketahui, Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Subhan Palal. Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, Selasa (6/10/2026), MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA.
Gibran mengaku tetap akan bertarung di PTUN. Hal itu diungkap Gibran setelah menemui Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim diminta Prabowo untuk fight di PTUN. Wapres juga akan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung,” kata Wapres Gibran, kepada wartawan, di Istana Wapres, Selasa (10/10/2026).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan MA maupun MK. Kedua putusan itu telah bersifat final dan mengikat.
“Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di saat bersamaan, wacana pemakzulan Gibran juga bergulir di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan HMP setelah pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Puan bilang, pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun pandangan dari fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan, sebelum menentukan mekanisme yang akan ditempuh.
Pimpinan DPR lalu akan mengkaji bertahap berbagai masukan yang dihimpun selama masa reses. Setelah itu, pimpinan DPR akan membahas mekanisme formal melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” sambung Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). MB03
