Pendiri SMRC dan pengamat politik, Saiful Mujani mengingatkan, approval ratting Presiden Prabowo sebelum ramai kasus penyadapan sangat rendah. Bahkan, sejumlah simulasi menunjukkan Prabowo kalah pula menghadapi Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Untuk memperbaiki, ia menekankan, harus dilakukan dengan melakukan evaluasi kepada pelaksanaan program-program yang dimiliki pemerintah. Sayang, belum ada perbaikan kepada program-program seperti Makan Bergizi Gratis atau Koperasi Desa Merah Putih.
“Intinya kalau itu, mengenai prestasi presiden dan sebagainya supaya bisa diterima oleh masyarakat itu dari program, dia sebagai presiden dan kepala pemerintahan. Memang apa yang dilakukannya sekarang? MBG-nya buruk, sudah tidak mungkin, koperasi kita tidak yakin juga membaik, dilihat dari perspektif masyarakat sebagai pemilih itu susah. Yang terbaik itu justru menghentikannya, yang itu tidak mungkin oleh Pak Prabowo dilakukan,” kata Saiful kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Perspektif One on One di YouTube Terus Terang Media, Kamis (05/11/2026).
Saiful melihat, simpati yang didapat Presiden Prabowo hari ini memang lebih sebagai korban penyadapan, bukan keberhasilan program-program yang dijalankan. Karenanya, ia berpendapat, simpati itu sangat mudah hilang tanpa dibarengi prestasi pasti.
“Itu bukan didasarkan sukses program yang dia lakukan, itu simpati saja, merasa ikut bersedih. Setidaknya, menurut hipotesis saya begitu. Tapi, Pak Prabowo harus bisa melakukan perubahan secara substansial, bukan sekadar menumpangi simpati, dia harus disertai dengan program-program yang diterima oleh masyarakat,” ujar Saiful.
Ia mengingatkan, kondisi ekonomi yang sangat tidak baik hari ini sudah menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, terutama Presiden Prabowo. Bagi Saiful, masalah-masalah seperti itu yang seharusnya menjadi fokus perhatian Prabowo.
“Tak bisa mengandalkan simpati-simpati karena dia jadi victim peristiwa penyadapan ini, dan menurut saya tidak fair juga bahwa dia bisa menjadi orang yang didukung oleh masyarakat hanya karena dia jadi victim. Kita ingin orang yang berprestasi, bukan karena jadi victim. Mau apa dengan victim itu masyarakat? Mau makan victim?” kata Saiful.
Saiful turut menyoroti langkah Kapolri baru, Jenderal Suyudi, yang harus terus diawai agar benar-benar dalam rangka membersihkan Polri. Sehingga, semua ini tidak dilakukan sekadar mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo di 2029 nanti.
Ia mengajak publik senantiasa mengawal agar apa yang dilakukan Kapolri Suyudi ini tidak sebagai mobilisasi kekuatan baru, menciptakan Partai Cokelat baru. Pasalnya, jika begitu sebenarnya tidak ada bedanya Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi dulu.
“Itu tidak beda dengan yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya untuk memenangkan Prabowo. Kita harus cek itu, kita harus pastikan, apakah Kapolri sekarang dan polisi-polisi itu bekerja lebih profesional atau dia memang mengabdi untuk Prabowo dalam memenangkan 2029? Artinya, dengan bahasa lain, sebetulnya konsolidasi, konsolidasi kekuatan politik, bukan menumbuhkan profesionalisme,” ujar Saiful.
Saiful menambahkan, Presiden Prabowo harus pula menyadari ada persoalan yang sangat serius dalam manajemen politik di lingkungannya sendiri. Ia melihat, pembenahan di lingkungan kabinetnya turut mempengaruhi seperti apa publik nanti menilai Prabowo.
Misalnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang sudah beberapa kali bermasalah malah dibiarkan tetap berposisi. Ada pula Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang malah beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi.
“Supaya apa namanya, kesan victim itu menyelimuti hal-hal yang lebih substansial. Saya tidak berpretensi apa-apa, hanya mengingatkan pada masyarakat jangan terlena dengan hal-hal yang emosional semacam itu. Tapi, yang lebih substantif juga harus ditagihkan kepada pemerintah, kita lebih berhak mengagih itu, dia lebih berkwajiban untuk memenuhi janji itu. Kalau soal simpati sampai batas tertentu kita memahami,” kata Saiful. (WS05)
