Approval Ratting Merosot, Presiden Prabowo Dinilai Harus Tunjukkan Komitmen ke Demokrasi

Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan, merosotnya approval ratting menandakan ada banyak pembenahan yang perlu diprioritaskan Presiden Prabowo. Apalagi, ia menekankan, banyak persoalan-persoalan yang perlu diperbaiki bersifat fundamental.

“Pertama soal akseptabilitas dan itu hanya mungkin dilakukan kalau ada check and balances yang baik. Pemerintah harus membiarkan itu, bahkan mendorong kelompok politik tertentu untuk berada di luar, jangan semuanya dilangkul,” kata Saidiman kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Poker di YouTube Terus Terang Media, Kamis (29/10/2026).

Saidiman menyoroti upaya-upaya untuk mengkooptasi media yang seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya, ia menekankan, dari check and balances bisa bermunculan, sehingga menjadi semacam corong-corong yang bisa meningkatkan akuntabilitas.

“Kalau orang-orang pemerintah membeli media-media membuat mereka tidak kritis atau setop iklan ke media-media tertentu karena mereka kritis itu bermasalah, itu tidak bisa meningkatkan akuntabilitas. Jadi, itu yang paling fundamental,” ujar Saidiman.

Ada pula upaya-upaya melakukan militerisasi terhadap ruang sipil atau langkah-langkah menumbuhkan komando yang juga dinilai sangat berbahaya. Apalagi, ada kesan semua harus diatur tentara mulai dari pertanian sampai ceramah di tempat ibadah.

Bagi Saidiman, semua aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dimiliterkan tentu saja bermasalah, serta bertentangan dengan aspirasi publik secara umum yang sangat menghargai demokrasi. Ada pula permasalahan sentralisasi ekonomi dan politik.

“Itu juga terjadi sekarang. Misalnya, anggaran ke daerah itu disetop, diambil oleh pemerintah dengan dalih bahwa pemerintah daerah tidak cukup mampu untuk mengelola anggaran. Jadi, biarkan pusat saja yang menggerakan,” kata Saidiman.

Ia melihat, itu sudah membuat daerah-daerah menjerit. Saidiman menduga, merosotnya approval ratting Presiden Prabowo bisa jadi cerminan dari kepala-kepala desa atau kepala-kepala daerah yang sekarang tidak senang dengan anggaran yang dibatasi.

Padahal, ia mengingatkan, ada persoalan besar seperti kebakaran hutan dan lahan yang harus dihadapi langsung daerah-daerah tersebut. Artinya, di satu sisi konsesi lahan diberikan oleh pusat, tapi ketika kebakaran pemda yang disuruh menangani.

“Jadi, ada hal-hal yang fundamental yang harus diselesaikan. Gaya kepemimpinan Pak Prabowo sejauh ini menurut saya perlu dibenahi secara serius. Dia harus menunjukkan komitmen terhadap demokrasi, dia selalu mengatakan negara ini sangat besar, lebih besar dari negara-negara lain. Karena sangat besar, kamu tidak bisa memerintah secara otoriter, secara instan semua kebijakan, harus dipikirkan secara serius,” ujar Saidiman.

Menurut Saidiman, gaya kepemimpinan yang ingin semuanya dirangkul, tidak memberikan delegasi kewenangan kepada pembantu-pembantu harus dibenahi. Ia berpendapat, semua itu perlu menjadi prioritas perbaikan jika tidak ingin terus kehilangan legitimasi.

Apalagi, ia menambahkan, kinerja Prabowo bisa sangat mudah dibandingkan publik dengna presiden-presiden sebelumnya. Misalnya, dengan cara Joko Widodo ketika ada persoalan yang biasanya tidak langusng ke dia, tapi bisa ditangani menteri-menteri.

“Menurut riset UGM yang kita baca hari-hari ini ada 300an sekian dalam pidatonya itu yang blunder, yang bermasalah, jadi karakter yang ingin semua kekuasaan di dia menurut saya itu problematik. Apalagi, mengingat kesehatan usia beliau yang semakin tidak mungkin memikirkan semua, itu harus didelegasikan orang-orang tertentu yang dipercaya untuk menjalankan itu dan harus ada kontrol dari pihak-pihak lain. Dari oposisi, parlemen, dari media, kalau semua ingin dikuasai ya susah,” kata Saidiman. (WS05)