Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti 2 fenomena aneh dalam pidato Presiden Prabowo di acara Partai Amanat Nasional (PAN). Pertama, saat Prabowo lagi-lagi menggunakan kata-kata makian atau cacian dalam podium yang seharusnya menjadi wadah terhormat.
“Intinya beliau mendegradasi atau merendahkan pakar dan kepakaran sebagai kategori, dan di sini menurut saya salah besarnya. Jadi, bukan hanya oknum pakar yang bagi dia jelek dan mengecewakan, tapi kepakaran, keahlian, mungkin juga spesialisasi akademis yang dikecamnya, seolah-olah tidak berguna, bahkan merugikan kita semua, sebagai bangsa, sebagai rakyat,” kata Hamid kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Perspektif di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (25/09/2026).
Hamid menyesalkan kejadian serendah itu lagi-lagi terjadi. Tapi, ia menyampaikan, fenomena lain yang turut disesalkan tidak lain sambutan berupa tepuk tangan meriah yang malah diberikan ribuan kader PAN sebagai reaksi dari cacian Prabowo tersebut.
“Yang tidak kurang kita sesalkan adalah respons atau sambutan audiensnya, yaitu para kader Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Ketua Umum-nya, Zulkifli Hasan, yang mendengar kecaman yang begitu kerasnya dengan kata-kata keras seperti itu, semuanya tertawa, tepuk tangan. Artinya, mereka setuju dengan statement presiden itu, dan bahkan kalau bahasa anak mudanya kira-kira mengompori ya,” ujar Hamid.
Bagi Hamid, itu yang membuat Prabowo tampak sekali semakin bersemangat mengatai atau menghina obyek yang dalam konteks ini merupakan pakar-pakar atau ahli-ahli. Kondisi itu yang membuat fenomena buruk itu bisa dibilang malah semakin berganda.
Pasalnya, ia menekankan, kader-kader PAN sebagai penonton yang hadir langsung di lokasi tidak berani menunjukkan gestur tidak suka atau tidak sepakat. Padahal, Hamid menyampaikan, apa yang dilakukan Prabowo sudah masuk kategori tidak layak.
“Pernyataan semacam itu sangat tidak layak dikemukakan oleh seorang presiden. Tapi, karena ditepuk tangan, semuanya menyambut gembira, seolah-olah itu hal yang kocak, yang lucu, yang menghibur. Maka, presiden semakin bersemangat, dia tambah-tambahin lagi itu dengan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang nadanya sama, substansinya sama yaitu menjelekkan atau merendahkan status kepakaran atau pakar,” kata Hamid.
Selain itu, Hamid menekankan, secara substansi apa yang disampaikan Prabowo sudah salah atau keliru karena dalam setiap kebijakan negara pasti melibatkan pakar di bidang masing-masing yang relevan. Hal itu sudah merupakan keharusan di abad 21.
Sebab, ia mengingatkan, di zaman ini semua pasti membutuhkan keahlian karena hidup semakin kompleks, teknologi semakin berkembang, dan kesadaran manusia sudah sangat berbeda. Karenanya, sudah pasti kebijakan negara melibatkan pakar untuk menimbang.
“Karena dia, kita asumsikan, orang yang paling mengerti atau lebih mengerti dari rata-rata orang awam. Misalnya, di Indonesia ada 280an juta warga, yang disebut pakarnya itu hanya 0,00% paling hanya beberapa puluh, beberapa ratus atau paling banyak beberapa ribu orang dari 280 juta orang. Padahal, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengubah atau mempengaruhi kehidupan ratusan juta orang ini,” ujar Hamid.
Hamid mengaku sulit membayangkan sebuah kebijakan negara diambil hanya berdasarkan insting, preferensi pribadi, selera pribadi, atau pengetahuan minimnum pengalaman serupa di negara-negara lain. Misalnya, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mungkin, lanjut Hamid, Jerman di masa Hitler pernah menerapkan itu. Padahal, kalau cuma berdasar itu risiko yang ada begitu besar karena struktur sosial masyarakat sudah berubah. Karenanya, tidak bisa program dijalankan tanpa pakar atau ahli.
“Tanpa melibatkan pakar atau ahlinya, tidak mungkin sebuah kebijakan berani diambil oleh pemerintahan manapun di dunia. Bahkan, tuntutan terhadap keahlian, terhadap akademis, itu sekarang terjadi di semua bidang kehidupan. Anda mau main pingpong aja, atau main bola, atau main catur, pasti harus belajar secara akademis, tidak bisa tidak karena tantangannya berbeda. Karena itu, mudah kita duga bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo, kebijakan apapun sudah pasti melibatkan pakar,” kata Hamid. (WS05)
