Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku, partainya sudah diajak bicara mengenai wacana angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 5%. Termasuk mengenai isu calon presiden (Capres) minimal didukung dua fraksi di DPR.
“Soal dengan ambang batas 5% yang sudah dibicarakan, kami juga sebenarnya sudah diajak berbicara namun tidak dalam forum tersebut,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Wacana ambang batas parlemen muncul setelah pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah dikonfirmasi Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Dia mengatakan, ada kesepakatan perihal ambang batas parlemen. Sugiono menuturkan partainya yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sepakat dengan ambang batas parlemen 5%.
“Jadi, pembicaraan informal selalu akan dibicarakan bersama partai-partai politik, dan PDI tentu saja siap untuk selalu ikut bicara,” tegas Puan.
Selain ambang batas parlemen, belakangan juga mencuat isu tentang pasangan calon presiden minimal didukung oleh dua fraksi di DPR.
“Juga terkait dengan apakah Pilpres hanya dua partai, kami pun sudah diajak bicara namun tidak dalam forum tersebut. Jadi, pembicaraan informal yang dibicarakan oleh partai-partai,” ungkap Puan.
Meski Bantent tak tergabung dalam partai koalisi, Puan menyatakan PDIP kerap bertemu dengan partai-partai lain.
“Selalu kumpul. Apakah itu terinfo ke media atau tidak,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan menegaskan ambang batas 5% sejauh ini masih sebatas wacana. “Jadi belum secara resmi juga. Bahwa pilpres itu akan diusung oleh dua partai politik itu juga masih dalam proses wacana informal, jadi belum resmi karena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR,” sambungnya.
Puan mengatakan, keputusan mengenai ambang batas parlemen dan model pencalonan capres-cawapres akan diputuskan melalui pembicaraan di DPR.
“Yang penting adalah nanti pileg dan pilpresnya itu efektif, efisien, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tandas Puan. MF33
