Mahfud MD Ingatkan Korupsi dan Keadilan Jadi Tantangan Jamaah maupun Jamiyah NU

Warga NU dan pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan, pada abad pertamanya NU sudah berhasil menghadapi tantangannya dengan penyadaran, bahkan perjuangan fisik. Artinya, NU sudah berhasil mengantarkan Indonesia membuka gerbang kemerdekaannya.

Namun, ia menilai, pada abad kedua tantangan yang dihadapi NU, baik jamaah maupun jamiyah, malah membahayakan apa yang sudah diperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu tidak lain lemahnya penegakan hukum dan korupsi yang merajalela di Indonesia.

“Kalau NU tidak bisa mengatasi hal-hal seperti ini jangan salahkan kalau suatu saat ditulis oleh sejarah bahwa NU, baik jamaah maupun jamiyah, ternyata tidak berhasil memberantas korupsi, tidak berhasil melawan kezaliman, tidak berhasil menegakkan hukum seperti yang diperintahkan Nabi agar negara selamat, hukum harus ditegakkan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU di Pondok Pesantren Al Khoiriyah Hasyim, Seblak, Jombang, Jumat (28/08/2026).

Ia menerangkan, istilah NU kembali ke khittah sebenarnya bukan berarti NU tidak boleh berpolitik. Mahfud menyebut, kembali ke khittah yang sesungguhnya NU netral dari kekuatan politik, tapi tetap berpolitik karena lahir sebagai gerakan politik.

Mahfud menjelaskan, NU membuat pernyataan-pernyataan menjadi salah satu gerakan politik yang dilakukan dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara. Sebab, langkah itu bisa dilakukan setiap elemen bangsa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Ketika melalui kebijakan negara melalui organisasi politik namanya partai politik. Tapi, ketika kita ikut mengurus negara, bukan dengan partai politik bisa. Misalnya, NU membuat pernyataan kalau korupsi tidak dihapus oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Itu statement politik, gerakan politik, tapi bukan partai politik dan itu tugas NU,” ujar Mahfud.

Maka itu, ia menekankan, warga NU jangan sampai berpikir NU tidak boleh berpolitik karena NU sendiri lahir karena kebutuhan politik agar merdeka, tidak dijajah, dan kita harus memiliki negara. Karenanya, NU berjuang agar rakyat Indonesia merdeka.

Setelah itu, NU berperan mencetak kader-kader bangsa sebagai politisi yang mereka berkprah ke partai politik atau lembaga politik lain. Nantinya, mereka yang akan mengisi lembaga-lembaga baik di legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif.

“Yang ke legislatif itulah yang parpol, yang ke eksekutif-yudikatif kan tidak harus parpol, dia bisa profesional, ilmuwan, atau jurnalis politik juga. Sebetulnya, ada nilai-nilai umum yang diperjuangkan warga NU yang harus juga dibawa oleh NU sebagai jamiyah. Misalnya apa? kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu apa? Satu, memperjuangkan tegaknya keadilan, itu sama, antara kepentingan orang-orang NU dengan orang-orang non-NU sama, ingin negaranya adil, pemimpin yang bersih, yang jujur,” kata Mahfud.

Mahfud menolak tegas kesalahan paham soal NU ketika disebut dilarang berpolitik. Ia menegaskan, yang benar NU kembali ke khittah dengan kembali netral dari kekuatan politik, tapi terus melakukan upaya-upaya mempengaruhi kebijakan agar negara baik.

Bagi Mahfud, dalam landasan nilai-nilai yang universal seperti keberanian berkata benar terhadap pemerintah yang korup itu orang NU maupun non-NU pasti setuju atas nilai itu. Tidak harus menjadi jamiyah NU, tidak harus menjadi pengurus NU dulu.

“Supaya baik perjuangan oleh siapapun, partai politik atau bukan, termasuk ormas, pers, LSM, menyerukan kebenaran terhadap pemerintah yang zalim, pemerintah yang korup, pemerintah yang buruk, itu nilai perjuangan. Tidak harus menjadi jamiyah, tapi jamiyah harus memperhatikan ini, yang jamaah menyampaikan ini,” ujar Mahfud. (WS05)